Presiden Jokowi diminta keluarkan aturan untuk transportasi online

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk transportasi, tidak bisa ditentang. Yang bisa dilakukan adalah mengubah aturannya.

Pakar Hukum dan Regulasi Mohamad Mova Al Afghani‎ sependapat dengan pernyataan tersebut. Menurut dia, aturan transportasi dan lalu lintas yang ada saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

"Betul, aturan harus diubah, memang sudah ketinggalan zaman," kata Mova di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (26/3).

Meski demikian, untuk melakukan rombak undang-undang bukan hal mudah. Membutuhkan proses yang lama dan melibatkan banyak pihak. Untuk itu, Mova melihat jalan keluar paling memungkinkan dan cepat saat ini adalah melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Jokowi, kata dia, bisa mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) di bawah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 4.

"Usulan saya kenapa tidak dibuat peraturan presiden di bawah pasal 4 UUD 45 karena Presiden kan punya eksekutif power disitu. Nanti akhirnya turunan dari itu dibuat Permen-Permen khusus untuk transportasi-transportasi online, misalnya khusus untuk financial technology online, untuk perhotelan online, per sektoral bisa sebenarnya," jelas Mova.

Perpres tersebut, lanjut Mova, bersifat sementara, sambil pemerintah dan DPR merevisi undang-undang transportasi dan lalu lintas.

"Ya itu untuk peraturan sementara sih sebenarnya ada RUU untuk ekonomi kreatif, itu kan belum, atau RUU untuk e-commerce, itu belum juga, bisa diatur disitu, cuma itu kan lama, sementara pakai perpres dulu saja," pungkas dia.