Presiden Jokowi Disomasi Akibat Harga BBM Tak Kunjung Turun
Merdeka.com - Sebanyak 15 orang yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM mengajukan surat somasi terkait tingginya harga BBM kepada Presiden Joko Widodo. Koordinator Koalisi Masyarakat Penggugat Harga BBM sekaligus pengamat energi Marwan Batubara menyatakan, surat somasi tersebut sudah disampaikan ke Sekretariat Negara dan berisikan 2 poin gugatan.
"Ada 2 poin yang kami gugat, pertama agar pemerintah membayar kompensasi pembayaran BBM berlebih oleh masyarakat dan kedua agar pemerintah segera menurunkan BBM sesuai dengan aturan main," ujar Marwan dalam konferensi pers virtual, Rabu (10/6).
Marwan menyatakan, alasan pihaknya menggugat penurunan harga BBM adalah karena dalam 3 bulan terakhir, harga minyak dunia mengalami penurunan yang membuat harga BBM di beberapa negara ikut disesuaikan. Namun, hal itu tidak terjadi di Indonesia.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa gugatan yang dilayangkan ke Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang diminta anak buah Jokowi? Ramai-Ramai Anak Buah Jokowi Minta Tambah Anggaran Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang disurati Komnas HAM? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali melakukan penyelidikan terkait dengan kasus tewasnya Vina dan kekasihnya, Eky di Cirebon.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara. Terbaru melalui akun Instagram pribadinya Vino membagikan pengalamannya saat minta tanda tangan Presiden Joko Widodo di atas lukisan anaknya.
"Alasannya ini bagi kita ada aturan main, ya, jadi mestinya ikut saja aturan main. Waktu harga minyak dunia naik, harga BBM naik, kenapa pas turun tidak mau ikut aturan main," jelasnya.
Pihaknya menunggu respons pemerintah hingga 16 Juni mendatang. Pemerintah dinilai harus konsisten dengan peraturan yang disusun karena polemik BBM ini berkaitan dengan hajat hidup banyak orang.
"Tidak turun harga ini nggak hanya melanggar hukum, tapi merampas uang rakyat sang sangat merugikan masyarakat miskin dan rentan miskin apalagi yang terdampak Covid-19," imbuh salah satu penggugat, Abdurrahman Syebubakar.
Alasan Pemerintah Belum Turunkan Harga BBM
Sebelumnya, pemerintah telah menjelaskan alasan mereka belum kunjung menurunkan harga BBM. Menteri ESDM Arifin Tasrif menyatakan, harga BBM nasional saat ini masih salah satu yang termurah di ASEAN sehingga belum perlu diturunkan.
"Kita bukan yang termahal di Negara ASEAN. Volume kita juga turun signifikan. Pemerintah tetap mempertahankan kebijaksanaan kebijakan untuk BBM tertentu seperti premium," ucap Menteri Arifin dalam rapat virtual dengan Komisi VII DPR RI, Senin (4/5).
Demikian juga dengan Pertamina yang menyatakan harga BBM tidak akan berubah sejak 2016 meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi.
"Masyarakat dapat memastikan, BBM subsidi dan penugasan (Premium dan Solar) dalam beberapa tahun tidak mengalami kenaikan, baik dalam kondisi minyak dunia tengah naik atau turun," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman beberapa waktu silam.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi pun curhat kerap dimarahi emak-emak di pasar
Baca SelengkapnyaJokowi menilai bahwa keputusan pemerintah terhadap harga BBM menyangkut hajat hidup orang banyak.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengaku sudah menyadari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca Selengkapnya“Ada indikasi bahwa kebijakan bansos yang ditempuh itu menguras stok bulog sampai 1,3 juta ton, itu angka yang sangat signifikan,” kata Tom.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga beras saat ini telah memecahkan rekor tertinggi di era pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaJokowi melakukan operasi pasar, retail, hingga grosir untuk menurunkan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaIsu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya