Presiden Jokowi Ingin Biaya Pemindahan Ibu Kota Tak Pakai APBN

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden, Ahmad Erani Yustika, mengatakan anggaran pemindahan ibu kota tidak akan membebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin tidak ada anggaran APBN yang terpakai.

"Kalau dimungkinkan 0 persen dari APBN, Pak Presiden mengarahkan juga, kalau dimungkinkan bisa juga," jelasnya saat ditemui, di Jakarta, Sabtu (4/5).

Diketahui terdapat dua skema pemindahan yang diusulkan Bappenas, yaitu skema rightsizing dan tidak. Dengan skema rightsizing, biaya yang diperlukan sekitar Rp 323 triliun dan untuk skema non-rightsizing sekitar Rp 466 triliun.

Dia menambahkan anggaran pemindahan ibu kota bersifat multi years. Jadi bukan diambil seluruhnya dari APBN tahun berjalan.

"Sekitar Rp 400 trilliun itu kan sangat sedikit diambil dari APBN. Karena skema-skema, misalnya keterlibatan Badan Usaha Milik Negara, swasta, dan beberapa skema pasti akan dilakukan," kata dia.

"Arahan Pak Presiden akan sangat sedikit diambil dari APBN. Dan itu bukan anggaran setahun. Itu multi years," lanjut dia.

Dia berhitung jika 20 persen porsi anggaran pemindahan ibu kota diambil dari APBN, maka jumlahnya pun tidak akan menggerus APBN secara signifikan.

"APBN kita sekitar Rp 2.400 triliun mendekati Rp 2.500, ke depan akan terus berkembang. Kalau misalnya partisipasi APBN, asumsi saja 20 persen dari Rp 400-500 triliun, Rp 100 triliun untuk pemindahan ibu kota," ujarnya.