Presiden Jokowi Ingin Danau Toba Jadi Wisata Berkelas

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan Danau Toba menjadi kawasan wisata berkelas melalui sejumlah perbaikan dan pengembangan terintegrasi. Menurutnya, ada 28 destinasi wisata di kawasan Danau Toba yang bisa dikembangkan, baik yang memiliki sejarah, budaya, hingga pemandangan alam.

"Ini membutuhkan investasi besar, membutuhkan anggaran dari APBN juga besar sehingga kombinasi APBN dan investasi itulah yang saya kira bisa menggerakkan, benar-benar bisa terintegrasi, Danau Toba sebagai sebuah destinasi wisata yang betul-betul memiliki kelas," kata Presiden usai meninjau Sipinsur Geosite di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, dikutip Antara, Selasa (30/7).

Sebagai sebuah kawasan wisata terintegrasi, aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM), hingga membangun brand kawasan tersebut akan jadi fokus pemerintah. Termasuk membuat diferensiasi dengan kawasan wisata lainnya di Indonesia, seperti Bali dan Mandalika.

Orang lain juga bertanya?

"Yang namanya terintegrasi itu semuanya, produknya, SDM-nya, kemasannya, membangun brand-nya, diferensiasinya apa dengan Bali, dengan Mandalika. Mesti harus seperti itu, harus ada diferensiasinya sehingga kalau datang ke Indonesia, ke Toba, oh masih kurang ke Bali, oh masih kurang ke Mandalika, karena ini memang beda-beda, membikin seperti itu," imbuhnya.

Dalam rencana pengembangan Danau Toba ke depan, Jokowi menegaskan potensi wisata tidak hanya menjadi satu-satunya sorotan pemerintah. Isu lingkungan merupakan isu penting yang juga harus diperhatikan.

Diketahui, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara selama tiga hari sejak Senin (29/7) sore. Sejumlah pejabat yang turut mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Widodo saat meninjau Sipinsur Geosite yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Selain itu, juga ada Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor.

(mdk/azz)