Presiden Jokowi Ingin Peran Swasta Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digenjot pada 2020
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar sektor swasta berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020. Hal ini mengingat minimnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap produk domestik broto (PDB) yang hanya sekitar 14,5 persen.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik 'Rancangan Undang-undang beserta Nota Keuangan RAPBN tahun 2020 di Istana Negara Jakarta, Senin (5/8).
"Terakhir perlu saya tekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5 persen PDB kita. Sehingga yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang," ujar Presiden Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Apa rencana Prabowo untuk meningkatkan pendapatan negara? Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto berencana akan membuat lembaga khusus bernama Badan Penerimaan Negara (BPN) untuk memaksimalkan pendapatan negara.
"Poinnya di situ, sehingga kita harus mendorong besar-besaran investasi bisa tumbuh dengan baik, sehingga lapangan kerja terbuka sebanyak-banyaknya," sambungnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta agar RAPBN 2020 difokuskan untuk investasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Sehingga, APBN tahun depan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di bidang investasi.
"Seperti yang sudah saya sering katakan, saya ingin dipastikan bahwa RAPBN 2020 dikelola secara fokus, terarah, bisa tepat sasaran, dan manfaat bisa dirasakan oleh masyarakat," kata Presiden Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu melihat kondisi perekonomian global pada 2020 masih penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu, dia menekankan bahwa RAPBN 2020 harus menggambarkan kekuatan serta daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal.
"Kita harapkan nanti juga (selain pertumbuhan ekonomi) arah penggunaan APBN ini sebagai instrumen utama akselerasi daya saing ekonomi negara ini. Terutama daya saing di bidang ekspor dan investasi," jelasnya.
Reporter: Lisza Egeham
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaJokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, optimisme swasta berperan untuk menggerakan ekonomi nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku senang pengusaha kini berbicara soal pengentasan stunting. Sebab, biasanya kalangan pengusaha berbicara soal untung-rugi saja.
Baca SelengkapnyaSaat berbicara di depan para CEO, Presiden lantas meminta maaf kepada Menteri BUMN Erick Thohir
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaPadahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui pertumbuhan ekonomi sangat bergantung terhadap investasi.
Baca Selengkapnya