Follow
Presiden Jokowi ingin tahu kesiapan sektor keuangan hadapi krisis
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) untuk mengetahui perkembangan terkini sektor keuangan Indonesia.
Hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad, dan Plt Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Fauzi Ichsan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad mengatakan, dalam pertemuan tersebut selain menyampaikan perkembangan terkini sektor keuangan Indonesia, OJK juga membahas langkah-langkah yang telah diambil OJK. Salah satunya kemudahan pembukaan rekening valuta asing (valas) bagi warga negara asing (WNA).
-
Apa yang dibahas dalam Forum Penguatan Governansi Sektor Jasa Keuangan? Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Riau, Sophia juga memberikan keynote speech dalam acara Forum Penguatan Governansi & Penegakan Integritas Sektor Jasa Keuangan yang dihadiri oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Asosiasi dan Profesi Penunjang Sektor Jasa Keuangan, serta penyedia barang dan jasa di wilayah Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Kemenko Perekonomian dengan Mendag Singapura? Pertemuan keduanya terkait implementasi Program Tech:X, peningkatan kemudahan mobilitas bagi investor dari Singapura, pengembangan Pelabuhan Kendal, penguatan konektivitas udara, kerja sama agribisnis, dan kerja sama pariwisata.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan tingkat tinggi? Selanjutnya bertempat di Nusantara Hall BICC pada pukul 09.45 WITA, Presiden Jokowi memulai pertemuan terkait persoalan air dan sanitasi global.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
"Mudah-mudahan akan banyak pembukaan rekening," kata Muliaman di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/9).
Plt Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan menambahkan, pertemuan dengan Presiden Jokowi juga membahas perkembangan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
Pembahasan juga meliputi kesiapan otoritas keuangan dalam menghadapi kondisi perekonomian apabila memburuk, baik dari sisi dampak hingga mekanisme keputusan yang harus diambil.
"Ya kesiapan OJK, LPS misalnya keadaan memburuk. Tapi pada umumnya informasi yang didapatkan melalu domain umum, seperti CAR (rasio kecukupan modal) perbankan tinggi, NPL (rasio kredit bermasalah) relatif rendah," ujar Fauzi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri
Baca Selengkapnya
Jokowi tidak merinci program apa saja yang harus difokuskan. Dia hanya pesankan program kerja dari presiden terpilih 2024 yang harus diakomodir.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelar rapat kabinet paripurna. Dalam pengantarnya, Jokowi memperingatkan adanya keadaan genting terkait kondisi dunia
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
Baca Selengkapnya
okowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca Selengkapnya
Moeldoko menyebutkan, bahwa seluruh menteri termasuk Prabowo Subianto akan hadir.
Baca Selengkapnya
Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca Selengkapnya
Hal yang perlu menjadi perhatian adalah terjaganya tingkat pertumbuhan kredit dan DPK di level yang hampir sama.
Baca Selengkapnya
Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.
Baca Selengkapnya
Isu yang beredar, mulai dari pembatalan kenaikan UKT yang tinggi, hingga masalah yang menyeret Kejaksaan Agung dan Polri
Baca Selengkapnya
Para pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca Selengkapnya
Perpres Strategi Keamanan Siber Nasional ini mulai berlaku 20 Juli 2023.
Baca Selengkapnya