Presiden Jokowi Jengkel Masih Banyak Proses Perizinan Investasi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku jengkel dengan banyaknya perizinan yang harus diselesaikan investor untuk bisa berinvestasi di Indonesia. Padahal, kehadiran investor tersebut akan membantu memperkuat perekonomian Indonesia.

Dia mencontohkan, pada 5 tahun lalu, jumlah izin yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah pembangkit listrik mencapai 259 dokumen perizinan. Padahal Indonesia sangat membutuhkan pembangkit listrik baru untuk bisa meningkatkan rasio elektrifikasi nasional.

"Untuk pembangkit listrik, 5 tahun lalu, saya cek berapa izin? 259 izin. Apa enggak terengah-engah investornya. Dari yang sebelumnya hanya berupa rekomendasi, sekarang menjadi izin," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5).

Saat ini, jumlah izin tersebut telah dipangkas menjadi 58 perizinan. Namun hal tersebut juga dinilai masih belum cukup. Seharusnya untuk proyek yang memang dibutuhkan untuk Indonesia, syarat perizinannya hanya cukup 5 izin saja.

"Sudah kita potong 259 menjadi 58. Tapi jangan tepuk tangan. Ini masih banyak. Seharusnya maksimal 5 saja cukup. Jengkel saya, kita enggak bisa selesaikan yang sudah kelihatan. Kalau lingkup kota masih sanggup saya (membereskan), lingkup provinsi sanggup saya. Tapi ini lingkup negara, 34 provinsi, 514 kabupaten kota," kata dia.

Menurut Jokowi, jika memang ada investor yang ingin berinvestasi membangun fasilitas produksi yang berorientasi ekspor dan menjadi substitusi impor, maka tidak perlu dipersulit dengan panjangnya proses perizinan.

"Kalau orientasi ekspor, untuk substitusi impor, kalau perlu enggak perlu pakai izin. Izinnya diberikan kemudian," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com