Presiden Jokowi: Kemiskinan di Desa Menurun, Gini Rasio Tak Bisa Lompat Turun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memaparkan capaian-capaian kinerja bidang ekonomi selama empat tahun pemerintahannya bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satu yang dibahas adalah kemiskinan dan ketimpangan antara kaya dan miskin (gini rasio).

Jokowi mengatakan, perlu proses dan waktu untuk menurunkan ketimpangan, angka kemiskinan. Diakuinya, selama empat tahun pemerintahannya, gini rasio tidak bisa turun drastis.

"Kita ingin juga menurunkan ketimpangan, kemiskinan. Dan empat tahun ini gini rasio turun dari 0,41 jadi 0,38. Memang tidak bisa langsung melompat," katanya saat bicara dalam acara ulang tahun MetroTV yang ke-16 di Jakarta, Senin malam. Seperti dilansir Antara.

Jokowi juga menjelaskan, angka kemiskinan dari 11,2 persen menjadi 9,8 persen atau menjadi 1 digit juga bukan perkara mudah. Untuk menekan angka kemiskinan, pemerintahan Jokowi mengandalkan program keluarga harapan, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana desa yang sampai saat ini sudah digelontorkan Rp 187 triliun.

Strategi lain yang digunakan untuk menekan angka kemiskinan adalah membangun infrastruktur kecil di desa-desa. Seperti jalan, jembatan, irigasi, embung, PAUD, posyandu, BUMDes. Semuanya dibangun dari dana desa. Menurut Jokowi, strategi ini cukup berhasil.

"Alhamdulillah angka kemiskinan di desa kelihatan turunnya," ungkapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyebut pemberdayaan ekonomi kecil terus dilakukan, di mana Kredit Usaha rakyat (KUR) sebelumnya 22 hingga 23 persen telah disubsidi bunganya 7 persen sehingga bisa dinikmati UMKM.

Mantan Wali Kota Solo ini tak menampik, ada yang belum selesai dilakukan pemerintahannya selama empat tahun terakhir. Menurutnya, tahapan besar kedua adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Apalagi Indonesia punya kekuatan 260 juta penduduk.

"Ini kekuatan, potensi, kita harus menjamin tumbuh kembang anak sejak di kandungan, program stunting kita dari 37 jadi 30 persen, ini juga perlu waktu untuk menurunkan itu," jelasnya.

Jokowi menambahkan, pembangunan SDM dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar sudah diberikan kurang lebih kepada 19 juta pelajar dari keluarga prasejahtera. "Ke depan, revitalisasi pendidikan vokasi, vocational training kita perkuat dan perbanyak sehingga benar-benar pembangunan SDM benar-benar kelihatan," tutup Jokowi.