Presiden Jokowi luncurkan online single submission minggu depan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan segera meluncurkan sistem perizinan terpadu dalam jaringan atau online single submission untuk mempercepat dan mempermudah pemohon izin usaha. Demikian dikutip Antara di Denpasar, Sabtu (23/6).
"Kira-kira minggu depan kami buka online single submission. Semuanya sudah tidak musim lagi mengurus SIUP atau TDP berminggu-minggu juga IMB berbulan-bulan," kata Presiden Joko Widodo ketika memberikan sosialisasi tarif pajak penghasilan final 0,5 persen UMKM di Denpasar.
Presiden Jokowi menuturkan, dengan sistem dalam jaringan (daring) maka waktu atau kendala dalam proses pengurusan izin dapat ditelusuri mulai dari pusat hingga pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.
-
Kapan izin online di luncurkan? Demikian disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat peluncuran website yang turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para menteri terkait di The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin (24/6).
-
Kenapa izin online di luncurkan? Hal ini dimaksud untuk memudahkan para promotor dalam penyelenggaraan event.
-
Siapa yang meluncurkan izin online? Pemerintah melalui Polri telah meluncurkan inovasi Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event secara online.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Kapan Presiden Jokowi menandatangani revisi UU ITE? Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowo resmi menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
-
Bagaimana cara mengurus izin online? Penyelenggara Tinggal Isi Form Penaftaran Sigit menambahkan, pihak penyelenggara event saat ini tinggal mengisi form pengajuan dan melengkapi dokumen persyaratan secara online instansi setelah pelayanan izin digital diresmikan.
"Dengan sistem ini bisa ditelusuri kalau di pusat di kementerian mana yang lama, provinsi dan kabupaten atau kota di dinas mana yang lama, akan kena semua, bisa dilihat dengan sistem itu," ucapnya.
Presiden Jokowi kepada sekitar seribu pelaku usaha di Bali menambahkan sesuatu yang berkaitan dengan perizinan harus direformasi secara total agar dunia usaha bisa bergerak cepat, fleksibel dan tidak tertinggal dengan negara lain.
Meski demikian dalam kesempatan itu Jokowi meminta masyarakat khususnya pelaku usaha untuk bersabar karena mengubah budaya kerja menjadi lebih cepat membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Presiden Jokowi juga mengingatkan pelaku UMKM untuk menyadari perubahan teknologi yang begitu cepat seiring dengan revolusi industri 4.0. Perubahan itu, kata dia, mulai dari digitalisasi pemasaran dan perdagangan, dunia internet hingga sistem pembayaran yang tidak lagi mengandalkan uang tunai.
"Semuanya termasuk UMKM harus menyadari ada perubahan cepat yang harus diikuti. Mau tidak mau, kalau tidak akan tertinggal," ucapnya.
Presiden Joko Widodo berada di Bali untuk mengikuti serangkaian kunjungan kerja selama dua hari untuk memberikan sosialisasi penurunan tarif PPh final 0,5 persen UMKM, kuliah umum di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar dan melepas pawai Pesta Kesenian Bali (PKB) ke-40 di Renon, Denpasar.
Dalam kunjungan itu Presiden didampingi Ibu Negara Iriana, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaProgram digitalisasi perizinan diharapkan membuat proses perizinan di kepolisian akan lebih efektif.
Baca SelengkapnyaKebijakan tersebut diambil pemerintah untuk memastikan para penyelenggara dapat memantau secara langsung perizinan.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaKehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaOSS sangat berguna untuk mencatat kegiatan usaha di Indonesia dengan skala besar.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya