Presiden Jokowi mau genjot ekspor, Apindo minta insentif PPN dan PPh

Merdeka.com - Ketua Apindo Bidang Hubungan Internasional dan Investasi, Shinta Widjaja Kamdani, turut mengomentari kinerja perdagangan Indonesia yang mengalami defisit. Dia mengatakan salah satu faktor penyebab belum moncernya kinerja industri dalam negeri karena belum tersedianya bahan baku.

Mayoritas produk ekspor, kata Shinta, menggunakan bahan baku yang diimpor. "Kalau kita mau meningkatkan ekspor kita harus memastikan ketersediaan bahan bakunya. Mayoritas produk ekspor kita bahan bakunya masih impor. Jangan sampai impor dipersulit karena akan berpengaruh kepada ekspor. Kita masih perlu waktu untuk mengembangkan industri nasional kita tanpa mengimpor karena bahan bakunya belum siap," ungkapnya saat ditemui, di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, kemarin.

Insentif fiskal pun masih diperlukan pengusaha. Insentif perpajakan khusus bagi pengusaha yang bergerak di sektor ekspor sangat dibutuhkan untuk mendorong peningkatan kinerja.

"Pemerintah tanyakan insentif apa yang kita inginkan supaya ekspornya lebih tinggi dan memulangkan dana-dana yang ada di luar negeri. Kalau kita lihat, insentif fiskal seperti tax allowance dan tax holiday kan hubungannya lebih banyak ke investasi, penanaman modal untuk membuat perusahaan. Tapi yang kita butuhkan yang segera, fasilitas pajak yang bisa dimanfaatkan langsung oleh eksportir, baik itu PPN ataupun PPh," kata dia.

"Sebenarnya kalau kita lihat, jasa-jasa ekspor juga cukup besar dan banyak yang belum dapat fasilitas. Itu mungkin kita bisa perhatikan. Selain itu, suku bunga. Selama ini kalau dari segi perbankan suku bunga untuk eksportir juga masih cukup tinggi. Apakah bisa keringanan suku bunga? Nah itu insentif-insentif yang diharapkan," imbuhnya.

Aspirasi dan harapan pengusaha ini telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan beberapa waktu lalu. Saat ini pemerintah tengah meninjau usulan-usulan tersebut.

"Nah ini sedang dievaluasi apa persisnya yang dibutuhkan. Ini saya rasa perlu analisa lebih lanjut, paling tidak itikad baik dari pemerintah memberikan insentif tapi apa persisnya (bentuk insentif yang harus dberikan) perlu analisa lebih jauh," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang 40 pengusaha yang berorientasi ekspor ke Istana Bogor, sore ini. Pertemuan tersebut salah satunya membahas soal kondisi global yang mengalami ketidakpastian dan pelemahan nilai tukar Rupiah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi mengajak para pengusaha untuk tetap fokus pada usahanya serta meningkatkan ekspornya. Sebab, dengan daya saing yang dimiliki saat ini, para pengusaha tersebut sebenarnya mampu mengatasi pelemahan nilai tukar Rupiah dan menggunakan hal ini sebagai kesempatan.

"Kesempatan ini juga untuk mendengar dari pengusaha apa-apa yang bisa dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kegiatan momentum ekonomi kita, menggunakan kesempatan di lingkungan global yang berubah secara cepat. Dan pada saat yang sama ingin menciptakan suatu kerjasama dan kepercayaan agar antara pemerintah dan dunia usaha ada sinergi dalam menghadapi situasi ekonomi utamanya dari gejolak global," ujar dia.