Presiden Jokowi: Menteri kita gampang dicari, kalau sulit lapor saya
Merdeka.com - Pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi jilid XIII untuk mempercepat pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dirinya meminta pengusaha berperan aktif melaporkan jika terdapat permasalahan dalam penerapan kebijakan ini.
Dia memastikan para mudah ditemui kapanpun untuk berkonsultasi terkait tiap hambatan bisnis. "Karena kita ingin mempercepat semuanya. Ketika ada masalah di lapangan tolong langsung dilaporkan, apalagi itu menyangkut MBR. Pemerintah terbuka menerima laporan yang konstruktif. Datang ke menteri karena menteri kita itu gampang dicari, kalau sulit laporkan ke saya," jelasnya di Munas REI, Jakarta, Selasa (29/11).
Dirinya mengatakan paket jilid XIII ini bertujuan menyederhanakan regulasi bagi pengembang rumah. Khususnya, rumah laik huni bagi MBR.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
-
Bagaimana Jokowi meminta awak media untuk informasi lebih lanjut? 'Tanyakan langsung ke Kapolri. Kapolri ada. Kapolri? Kapolri ada. Tanyakan ke kapolri langsung,' ujar dia.
-
Apa yang diminta Kemenkumham terkait kemudahan berbisnis? 'Negara Asia Afrika harus menjamin kemudahan berbisnis. Ini tentu akan menarik minat investor asing,' kata Yasonna dalam kata sambutan di acara Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) 2023 di Bali, Selasa (17/10) yang dibacakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar.
-
Siapa yang menemui Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Saya ingin ingatkan kita semua inti paket XIII mempercepat penyediaan rumah untuk MBR dengan harga terjangkau. Sekali lagi, rumah MBR, bukan yang lain. Nanti yang dikebut yang lain, MBR ditinggalkan," katanya.
Presiden Jokowi mengakui aturan paket kebijakan ini memang belum sempurna. Namun, sejauh ini paket ini dinilai cukup membantu untuk kemudahan para pengusaha.
"Memang masih ada yang perlu diperbaiki. Dulu 33 izin sekarang 11 izin. Dulu sampai 900 hari sekarang 40 hari bisa," pungkasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menggelar sidang ini sebelum ia dinas ke luar negeri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengaku sudah menyadari banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca SelengkapnyaJokowi juga memerintahkan agar status lahan bagi investor segera ditetapkan dan diperjelas. Basuki menuturkan Jokowi akan memonitor arahan-arahan tersebut.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca SelengkapnyaMenurut Jusuf Kalla, tidak semua orang bisa blusukan seperti Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar perbankan mempermudah pemberian kredit kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteirnya tidak ragu melaporkan pejabat di bawahnya jika tidak puas dengan kinerjanya.
Baca Selengkapnya4 Menteri yang hadir Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, Sri Mulyani dan Tri Rismaharini
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terbuka untuk bertemu dengan siapa saja. Namun, Jokowi ingin menghormati KPK sebagai institusi yang independen.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPresiden Prabowo meminta menterinya untuk meninggalkan hal-hal yang terlalu protokoler dengan sesama kolega di pemerintahan.
Baca Selengkapnya