Presiden Jokowi minta Mendag bikin aplikasi pantau stok pangan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk membuat suatu aplikasi untuk memantau stok barang, khususnya stok bahan pokok, tetap aman dan stabil. Menurutnya, langkah tersebut sangat efektif dan tidak memerlukan biaya yang besar.

"Tolong setiap hari, jam, detik kalau perlu, dilihat terus, dipantau terus, dimonitor terus. Sistemnya di situ dibangun. Sekarang buat aplikasi seperti itu, sangat murah. Tidak ada miliaran. Jutaan jadi," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2).

Dia menjelaskan, aplikasi tersebut harus bisa menginformasikan stok barang di seluruh pasar di Indonesia, mulai dari daerah hingga pusat. Sehingga, jika terjadi gejolak, pemerintah sudah bisa mengantisipasi langkah apa yang akan diambil untuk mencegahnya.

"Karena nanti, yang namanya stok, itu akan menyangkut stabilitas harga. Sekali lagi, dengan angka inflasi 3,02 persen betul-betul dilihat terus. Saya khawatir tahun ini, kalau kita tidak berhati-hati, kita tidak bisa mempertahankan di angka 3-3,5 persen. Dan, target saya selalu harus turun, turun, turun terus," imbuhnya.

Selain itu, mantan Gubernur DKI itu juga meminta agar para menteri terkait bisa segera memotong mata rantai distribusi pangan yang masih terjadi hingga saat ini. Hal ini tentunya akan merugikan masyarakat jika pemerintah tidak mampu mengendalikannya.

"Sudah dua tahun lebih kita membetulkan ini, tapi belum banyak hasil yang kita diperoleh. Di Kemendag harus mengerti, siapa pemain pada jalur distribusi. Mata rantainya berapa rantai. Satu ya Ok. Dua ya Ok. Kalau sudah mulai 4 atau 5, 6, 7, biayanya habis di sini. Yang membayar nanti siapa, ya rakyat," tegas Presiden Jokowi.

Dengan adanya aplikasi ini, Presiden Jokowi meyakini keterbukaan antara pemerintah, petani, dan rakyat mengenai harga pangan akan terjaga.

"Dan, hal-hal berkaitan dengan kuota. Berhati-hati, di sini banyak yang masuk sel gara-gara ini. Berhati-hati. Saya minta mulai dipelajari untuk masuk diberlakukannya tarif atau kombinasi tarif dan kuota. Yang jelas, negara mendapatkan masukan," pungkasnya.