Presiden Jokowi Minta Penyerapan Anggaran 2019 Merata Sepanjang Tahun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi penyerapan anggaran belanja 2018 yang mencapai 99 persen. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk kinerja serapan 2019.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan hal yang harus ditingkatkan adalah pemerataan serapan. Presiden mencatat, serapan anggaran di 2018 masih terfokus di akhir-akhir tahun.
"Arahan Pak Presiden tentu kita fokusnya jangan sampai menunggu terlalu lama. Karena kita juga lihat sampai 2018 itu juga penyerapan ya menunggu pada bulan Desember. Jadi kalau bisa seawal mungkin DIPA sudah disiapkan," kata Menteri Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/1).
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Siapa yang diingatkan Jokowi soal pengelolaan anggaran? Jokowi mengingatkan Pemda agar program-program harus berorientasi kepada hasil, sehingga ada return ekonomi.
-
Siapa yang mengapresiasi kebijakan Jokowi? Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bidang pangan dan pertanian mendapatkan apresiasi dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
-
Apa yang Jokowi Apresiasi kepada Presiden JAPINDA? 'Saya mengapresiasi JAPINDA yang telah banyak membantu mempromosikan kerja sama ekonomi, mentoring perusahaan Jepang yang ingin memperluas bisnisnya di Indonesia,' ujar Jokowi di Jepang, Senin (18/12).
-
Apa fokus kebijakan pangan Jokowi? Kebijakan pangan dan pertanian pada era Jokowi secara umum sudah relatif bagus. Dari sisi produksi juga sudah dilakukan diversifikasi sumber, termasuk food estate dan pemberdayaan lahan rawa.
-
Apa yang diungkapkan Sri Mulyani tentang bukber Kabinet Jokowi? Sangat terbatas, tidak semua menteri hadir termasuk dari PDIP, PKB dan NasDem.
Dikatakan menkeu, serapan anggaran yang mencapai 99 persen di 2018, tidak terlepas dari bagusnya serapan anggaran untuk penyelenggaraan Asian Games. Selain itu, pengalihan anggaran tanggap bencana ke Kementerian/Lembaga (K/L).
Untuk 2019, dijelaskan menkeu, ada beberapa pos anggaran yang mengalami kenaikan dan penyerapan harus lebih maksimal. Untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui program pendidikan dan kesehatan hampir sekitar Rp 500 triliun. Padahal tahun lalu hanya Rp 440 triliun
Tidak hanya itu, kenaikan juga terjadi pada anggaran pembangunan infrastruktur yang naik menjadi Rp 410 triliun dari tahun lalu Rp 405 triliun.
"Kita berharap penyerapan anggaran bisa lebih merata pada awal tahun yang tidak menunggu sampai paruh kedua 2019. Dengan demikian juga dari sisi penyerapan kesempatan kerjanya juga naik," pungkas dia.
Reporter: Ilyas Istianur PradityaSumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaTahun Anggaran 2023 akan ditutup beberapa minggu lagi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaAngka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi ingatkan para menteri untuk mencapai target realisasi belanja APBN minimal 95 persen.
Baca SelengkapnyaDana ini akan digunakan oleh Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaMinimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaEks Gubernur DKI Jakarta ini memperkirakan proses revitalisasi Pasar Purwodadi dapat dimulai pada akhir Agustus atau awal September mendatang.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca Selengkapnya