Presiden Jokowi Minta Target Investasi 2023 Dinaikkan Jadi Rp1.400 Triliun

Merdeka.com - Menteri Investasi sekagilus Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia diperintahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengubah target realisasi investasi tahun 2023 dari Rp1.099,8 triliun menjadi Rp1.400 triliun.

"Dalam RPJM kita untuk 2023 itu (target investasinya) Rp1.099,8 triliun, tapi apa yang terjadi di tahun 2022 saja Bappenas dan Presiden memerintahkan kami harus mencapai target Rp1.200 triliun. Bahkan untuk tahun 2023 Bappenas memberikan targetnya sekitar Rp1.400 triliun," kata Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2022, Kamis (20/4).

Menurut Bahlil, pihaknya benar-benar dipacu untuk mendorong investasi dan tidak lagi menjadikan RPJM sebagai landasan acuan. Untuk mencapai target tersebut, di Kementerian Investasi sudah melakukan berbagai upaya untuk mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

"Dengan pola, kita kalau investasinya di atas Rp1 triliun kita memutuskan seluruh perizinannya pemerintah yang handle yang mengacu pada hilirisasi. Karena kalau kita meminta kepada teman-teman dunia usaha mengurus izin, tahulah kelakuan kita dalam birokrasi ini, hanya Tuhan, kita yang tahu izin orang keluar," ujarnya.

Bahlil menyebut, penyebab realisasi investasi Indonesia tidak cepat keluar, karena belum konsisten. Misalnya, apa yang telah diputuskan menteri turunan ke dirjennya tidak sama, begitupun seterusnya ketika diputuskan oleh Dirjen, maka turunan ke eselon 2 menjadi beda lagi.

"Apalagi tanpa eselon. Ini sebenarnya kalau mampu kita luruskan baik, saya pikir percepatan itu bisa kita lakukan," ucapnya.

Model Perizinan

Model perizinan sekarang sudah berbasis Online Single Submission (OSS) dan sudah ada 18 Kementerian Lembaga yang terfokus di Kementerian Investasi. Namun, untuk urusan notifikasi teknisnya tetap masih ada pada Kementerian investasi.

"Kadang-kadang ini menjadi persoalan, memang UU Cipta Kerja ini dari UU mata air menjadi air mata, yang dulunya banyak meja dilalui sekarang tidak dilalui, bahkan menteri tidak penting lagi. Nah, ini yang harus menjadi kesadaran kolektif kita semua," ungkap Bahlil.

Bahlil pun menjelaskan, OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan pelaksana lain dari UU CK, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM).

Di dalamnya mengatur kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

"Di sisi lain kami akui bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja OSS itu memudahkan bagi investasi, tentunya dalam konteks memberikan insentif," ujarnya.

Pemberian insentif berupa tax holiday, tak allowance, dan bea masuk ini dulu diputuskan oleh Kementerian Keuangan. Namun, dengan adanya UU Cipta Kerja, seluruh insentif itu diputuskan di Kementerian Investasi sehingga menghasilkan kecepatan dan ketepatan.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com