Presiden Jokowi minta target proyek 35.000 MW dihitung ulang
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta target megaproyek 35.000 megawatt untuk dihitung ulang. Menurutnya, dengan tingkat konsumsi masyarakat yang masih rendah, kelebihan kapasitas listrik justru akan merugikan Indonesia.
"Hitungan-hitungan sebelumnya memang, ini ada kalkulasi, ada perhitungan. Dalam praktik di lapangan, pertumbuhan ekonomi dengan perencanaan mengenai pertumbuhan ekonomi yang kita hitung memang berbeda," kata Presiden dalam sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/1).
Menurutnya, kelebihan pembangunan pembangkit salah satunya akan merugikan perusahaan listrik negara (PLN). Di mana listrik yang diproduksi tidak akan terserap karena rendahnya konsumsi listrik masyarakat.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Mengapa PLN revitalisasi kelistrikan Istana Kepresidenan Jakarta? “Padahal Istana Kepresidenan Jakarta ini menjadi lokasi sangat vital bagi bangsa Indonesia. Istana ini menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan menjadi wajah Indonesia di mata dunia, untuk itu kami revitalisasi sistem kelistrikannya agar semakin andal,“ ujar Darmawan.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Kenapa Jokowi membangun PLBN Motaain? Bagi Jokowi, pembangunan PLBN bukan hanya buat gagah-gagahan semata, dibangun untuk menyalakan ekonomi di daerah itu, jadi syarat pembangunan berkelanjutan.
"Sehingga saya kira juga perlu dikalkulasi lagi. Kalau kelebihan (kapasitas listrik) saya kira juga ada masalah. Karena apapun ini akan membuat pemborosan di PLN, karena apapun itu harus kita bayar. Sehingga cost of moneynya menjadi lebih tinggi," sambungnya.
Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa angka 35.000 bukan target melainkan kebutuhan yang harus dipenuhi. "Kita harus lihat ini bukan lagi semata target, tapi ini kebutuhan."
Presiden Jokowi mengungkapkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia memang masih rendah dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu hanya 917 kWh di 2015. Sementara, di Vietnam sudah 1795 kWh, dan di Singapura sudah 9146 kWh.
"Kalau kita ingin tumbuh lebih cepat lagi, membangun lebih merata lagi di seluruh pelosok Tanah Air, maka kebutuhan konsumsi listrik akan semakin meningkat," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Permasalahan kelebihan pasokan listrik akan teratasi dengan adanya peningkatan konsumsi listrik.
Baca SelengkapnyaBila dikonversi ke dalam kapasitas pembangkit, ini setara dengan penambahan sekitar 1 gigawatt per tahun.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca SelengkapnyaPresiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengunjungi booth PT PLN (Persero) dalam rangkaian World Hydropower Congress (WHC) 2023 di Nusa Dua Bali.
Baca SelengkapnyaRealisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, pendanaan kepada negara berkembang seharusnya bersifat membangun.
Baca SelengkapnyaRealisasi capaian pembangkit pada periode 2023 sebesar 4.182,2 megawatt.
Baca SelengkapnyaKomitmen ini, lanjut Jokowi, diwujudkan melalui pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaPenambahan energi tersebut sebagian besar dari kapasitasnya akan bersumber dari energi baru terbarukan (EBT).
Baca SelengkapnyaWapres ke-10 dan 12, Jusuf Kalla atau JK memperkirakan, siapa pun yang menggantikan Jokowi akan menghadapi tantangan berat.
Baca SelengkapnyaSikap tergesa-gesa pemerintah melakukan pensiun dini operasional PLTU Cirebon-1 berpotensi menimbulkan malapetaka bagi masyarakat kelas menengah bawah.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Sumber Energi Listrik Jadi Andalan untuk Penuhi Kebutuhan 35 Tahun ke Depan
Baca Selengkapnya