Presiden Jokowi Patok Besaran Penarikan Utang 2020 Sebesar Rp 307,2 Triliun

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa defisit anggaran pada 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari produk domestik bruto (PDB), atau sebesar Rp 307,2 triliun. Di mana, Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp 2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp 2.528,8 triliun.

Besaran defisit ini disesuaikan dengan fokus RAPBN yang mengarah pada lima hal bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. RAPBN ini akan difokuskan pada kualitas SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera.

Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.

"Dengan fokus pada lima hal tersebut dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif, tetapi terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sebesar Rp 307,2 triliun," ucap Presiden Jokowi dalam pidato mengenai RAPBN, di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Sejalan dengan itu, defisit keseimbangan primer juga dipersempit dari Rp 142,5 triliun pada 2015, menjadi sekitar Rp 34,7 triliun pada 2019, dan diupayakan lebih rendah lagi menjadi Rp 12,0 triliun pada 2020. Kebijakan fiskal tersebut, diharapkan mampu menjaga keseimbangan primer atau bahkan surplus dalam waktu dekat.

"Selain itu, utang pemerintah terus dikelola secara transparan dan akuntabel, dengan memperkecil risiko pada stabilitas ekonomi di masa sekarang dan akan datang."

Selain itu, pemerintah akan membuat tiga strategi kebijakan fiskal di 2020 mendatang. Dalam menyeimbangi tiga strategi tersebut, kebijakan RAPBN tahun 2020 akan dirancang dengan ekspansi, tetapi terukur dan tetap terarah.

Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk membuat APBN menjadi lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas. Juga, menjaga agar risiko tetap dalam batas aman.

"Ketiga strategi tersebut antara lain, memobilisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas, serta mencari sumber pembiayaan secara hati-hati dan efisien melalui penguatan peran kuasi fiskal," tutup Presiden Jokowi.

Reporter Magang: Rhandana Kamilia