Presiden Jokowi restui politisi PDIP dapat jatah komisaris bank BUMN
Merdeka.com - Sejumlah BUMN melakukan perombakan komisaris dan direksi. Menariknya, terdapat relawan dan politisi yang dulunya menjadi tim sukses atau pendukung Presiden Joko Widodo saat Pilpres 2014 menduduki komisaris dan direksi di sejumlah BUMN tersebut.
Sejumlah politisi partai berlambang banteng moncong putih, mendapat kursi empuk di perbankan milik negara. Sebut saja fungsionaris PDIP yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf sebagai komisaris BRI. Dewi Rembulan di kursi komisaris Bank Mandiri. Ada pula nama Pataniari Siahaan di jajaran komisaris BNI. Wajar saja jika kondisi ini menimbulkan tanda tanya.
Pihak istana berkilah, sejumlah politisi PDIP ataupun tim sukses Jokowi-JK berhasil duduk di komisaris BUMN setelah melalui berbagai penilaian dan dinyatakan layak.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Siapa yang Jokowi instruksikan untuk menggandeng pihak lain? Jokowi berharap ITDH menjadi tak hanya sekadar pusat uji sertifikasi perangkat teknologi. Tetapi, mesti menjadi pusat inovasi dan penelitian. Jokowi menginstruksikan Kominfo untuk menggandeng perguruan tinggi, perusahaan rintisan atau startup, serta UMKM dalam mendorong riset dan paten, serta mendukung pengembangan dan sertifikasi produk-produk lokal.
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
"Semuanya dilakukan lewat proses penilaian baik di Kementerian BUMN. Arahan presiden itu disesuaikan dengan kebutuhan dari BUMN, dan itu dari potensi yang ada memang harus ada penilaian yang berlaku untuk semua kandidat yang ingin didudukkan di posisi itu," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (19/3).
Ketika ditanya apakah nama-nama tersebut atas usulan dan persetujuan Presiden Jokowi, Andi tidak menampiknya.
"Dalam aturan yang ada, BUMN strategis, direksi dan komisaris utama atas persetujuan presiden. Yang lain, berdasarkan RUPS masing-masing BUMN, yang pengarahnya dari Kementerian BUMN," jelasnya.
Ketika disinggung apakah ada prioritas bagi relawan dan politisi untuk menduduki jabatan komisaris atau direksi, Andi kembali menegaskan bahwa Presiden Jokowi menginginkan penilaian secara transparan.
"Yang diinginkan presiden lakukan penilaian secara profesional sehingga yang duduk di posisi itu betul-betul kompeten," tandasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.
Baca Selengkapnya"Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik," kata Sekjen PSI
Baca SelengkapnyaMenteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan, ada protes dari investor ibu kota nusantara (IKN) kepada Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, Jokowi masih sangat terlalu muda untuk pensiun mengingat usianya yang baru menginjak 63 tahun.
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPartai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Baca SelengkapnyaMenteri BUMN Erick Thohir mengangkat politikus Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PLN.
Baca SelengkapnyaGerindra tidak masalah apabila Demokrat ditawari kursi menteri oleh Jokowi.
Baca SelengkapnyaPerubahan susunan pengurus Dewan Komisaris BTN disebabkan adanya pemberhentian dengan hormat alm Ahdi Jumhari Luddin dan M Yusuf Permana sebagai Komisaris.
Baca SelengkapnyaMereka yang duduk di kursi komisaris adalah orang yang dianggap negara memiliki kemampuan mumpuni.
Baca SelengkapnyaBasarah menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden adalah di tangan partai politik.
Baca Selengkapnya