Follow
Presiden Jokowi: Sangat berbahaya bila terus bergantung BBM impor
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa ketersediaan energi nasional adalah kunci dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Namun, dia menyebutkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini baru 50 persen dipenuhi dari produksi dalam negeri. Sementara, 50 persen sisanya masih tergantung pada impor.
"Saya kira ke depan sangat berbahaya sekali apabila kondisi ini masih kita pakai terus menerus tanpa kita melakukan research, tanpa kita melakukan terobosan-terobosan dalam membangun ketahanan energi kita," kata Presiden Jokowi dikutip dari laman Setkab saat memberikan arahan pada sidang paripurna Dewan Energi Nasional, di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.
Padahal, menurut Presiden, Indonesia memiliki potensi energi alternatif yang tidak kecil. Sehingga melalui sebuah terobosan, Indonesia bisa lepas dari ketergantungan BBM.
-
Bagaimana Jokowi atasi krisis air? Jokowi menyampaikannya, beberapa negara saat ini dilanda krisis Air. Untuk itu, Ia mengimbau agar potensi air di dalam negeri bisa dimanfaatkan melalui beragam infrastruktur, dengan begitu air tidak langsung mengalir ke laut.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi menjaga pasokan pangan jangka pendek? Kalau fokusnya menjaga inflasi di sisi konsumen, maka impor adalah solusinya.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Apa yang menjadi fokus Jokowi dalam masalah kesehatan di Indonesia? Jokowi tak mau peralatan kesehatan yang sudah ada seperti, MRI, USG hingga mamogram tak digunakan karena tak ada dokter spesialis.
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
"Saya kira seperti ide penemuan shell gas di Amerika," tutur Presiden Jokowi.
Maka dari itu, lanjut Presiden, dirinya meminta ahli energi membuat suatu rencana dan perhitungan jangka panjang. "Sehingga ketakutan kita akan kekurangan BBM, kekurangan energi itu betul-betul sudah terdesain sejak awal. Ini yang sampai sekarang menurut saya betul-betul belum kita seriusi secara baik," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Produk yang dihasilkan dari kilang sebagai bagian dari PSO juga dijaga tetap dapat terjangkau.
Baca Selengkapnya
Program pendidikan, hingga kesehatan harus berbagi dengan impor BBM.
Baca Selengkapnya
Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,
Baca Selengkapnya
Tantangan pengembangan biodiesel B50 kedepan bukan hanya pada pemenuhan bahan baku dari CPO tetapi di aspek hilir.
Baca Selengkapnya
Mitigasi perubahan iklim melalui transisi energi tak akan bisa tercapai jika negara dunia didorong dalam konteks ekonomi.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk mengevaluasi biaya-biaya produksi gas bumi.
Baca Selengkapnya
Jokowi berkelakar, tiap ganti presiden seperti beli bensin di SPBU
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan pemerintah akan menghitung secara cermat sebelum memutuskan kebijakan harga BBM.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, alat kesehatan di Indonesia masih didominasi impor.
Baca Selengkapnya
Jokowi menegaskan perubahan iklim menjadi masalah pemerintah di seluruh dunia.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan saat ini ketahanan energi nasional bersifat mendesak.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya