Presiden Jokowi Serahkan DIPA Tahun 2020 Rp909 Triliun
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 kepada kementerian, lembaga, dan daerah di Istana Negara, Jakarta. Selain menyerahkan DIPA, dia juga menyerahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2020.
"Tadi sudah diserahkan DIPA dana transfer daerah dan dana desa kepada saudara-saudara semua. Ada Rp909 triliun untuk kementerian/lembaga dan Rp556 triliun untuk transfer daerah," kata Jokowi, Kamis (14/11).
Dia berharap, pola pikir kementerian, lembaga, dan pemimpin daerah bisa berubah dan meninggalkan pola lama. Selain itu, dia juga ingin agar anggaran yang telah diberikan bisa digunakan untuk belanja modal.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa hadiah yang diberikan Jokowi? Hadiahnya, sebuah sepeda pemberian presiden.
-
Kapan Jokowi menyampaikan pesan tentang pengelolaan anggaran? Jokowi menyampaikan alasan mengapa semua negara memiliki ketakutan terhadap hal-hal tersebut.'Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat, sangat besar,' jelasnya.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Apa yang diminta tanda tangan Presiden Jokowi? Presiden Joko Widodo tampak terkesima dengan hasil lukisan dari Jizzy Pearl Bastian. Sebelum ditanda tangani, Presiden tersenyum lebar memandangi kertas di hadapannya. Presiden Jokowi lantas menandatangani lukisan Jizzy dengan segera.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
"Tadi Bu Menkeu (Sri Mulyani Indrawati) sudah sampaikan, ketidakpastian ekonomi global, perlambatan pertumbuhan ekonomi hantui nyaris semua negara. Sehingga diharapkan fiskal kita, belanja APBN bisa trigger pertumbuhan ekonomi se-awal mungkin. Oleh sebab itu, segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, sudah. Ini perintah," tegasnya.
Dia kembali menyinggung terhadap pelaksanaan e-Tendering Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah (LKPP) yang belum rampung. "Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-Tendering, ini konstruksi," jelasnya.
Utamakan Manfaat untuk Rakyat
Jokowi juga meminta agar kementerian, lembaga, dan daerah juga mengutamakan kepentingan rakyat. Bukan hanya mengejar realisasi penyerapan anggaran, namun juga harus bisa membawa manfaat untuk masyarakat.
"Menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, walikota, pastikan bukan hanya realisasi belanja yang habis, tapi dapat barangnya, dapat manfaatnya rakyat. Itu yang terpenting. Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen. Tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu. Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya," kata Jokowi.
Dia juga mengingatkan agar kementerian, lembaga, dan daerah bisa bekerja secara tim dan menghilangkan ego sektoral.
"Ini kerja tim besar negara. Dalam rangka membawa kita pada sebuah tujuan nasional, agenda besar negara ini. Jangan sampai ada lagi ego sektoral, ego institusi, ego daerah. Tidak. Ini kerja tim. Sehingga hasilnya akan kelihatan," tandasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo mengatakan penyerahan ini DIPA dan TKD ini merupakan simbol pelaksanaan APBN 2025.
Baca SelengkapnyaProyeksi kinerja APBN 2025 berdasarkan kondisi ekonomi yang dinamis.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi belum mengungkapkan soal kenaikan gaji ASN atau PNS pada tahun 2025.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan IKN dan program Makan Bergizi Gratis di 2025.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaKesbangpol akan berkoordinasi dengan Satpol PP dan SKPD terkait lainnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca SelengkapnyaProgram KIS dimanfaatkan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahun. Cakupan usia peserta mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan IKN dan Makan Bergizi Gratis masuk dalam RAPBN 2025.
Baca SelengkapnyaBerikut harta kekayaan Presiden Jokowi selama 10 tahun berkuasa.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) akan menganugerahi tanda jasa dan tanda kehormatan kepada para tokoh bangsa.
Baca SelengkapnyaBesaran angka itu setara dengan 20 persen dsri postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Baca Selengkapnya