Presiden Jokowi siapkan banyak opsi tutup defisit BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo berjanji akan mencari opsi-opsi untuk melihat potensi pendanaan yang bisa digunakan untuk menutup defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
"Pertama paling tidak sudah kita putuskan semester pertama sudah disuntik Rp 4,9 triliun, sudah. Yang kedua nanti kita akan mencari opsi-opsi, Menkeu juga baru melihat pendanaan yang bisa digunakan untuk BPJS," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meresmikan Muktamar Ke-30 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Muktamar Ke-21 Ikatan Istri Dokter Indonesia (IIDI) di Samarinda Convention Hall, Kota Samarinda, Kamis.
Dia menekankan, hal terpenting saat ini bagi BPJS adalah pelayanan kepada masyarakat. Kepala Negara ingin agar pelayanan kepada masyarakat tidak menurun. "Yang paling penting selalu pesan kepada BPJS jangan sampai pelayanan kepada masyarakat itu turun, itu saja," katanya.
-
Bagaimana iuran BPJS akan dibahas? 'Dan bagaimana iuran nanti akan dibahas lebih lanjut, karena dalam Perpres 59 juga diamanatkan juga bahwa hasil dari evaluasi tentunya akan melandaskan atau mengacu untuk penetapan dari segi manfaat dari segi tarif atau segi iuran,' sambungnya.
-
Kapan bansos KJP Plus cair di tahap pertama tahun 2024? 'Masyarakat calon penerima KJP Plus tidak usah khawatir, saya pastikan cair minggu ini (untuk tahap pertama 2024),' kata Plt. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaluddin dikutip dari Antara, Minggu (9/6).
-
Kenapa BPJS Kesehatan meluncurkan program pembiayaan tuberkulosis? 'Seiring dengan peningkatan jumlah pelayanan kesehatan, muncul kebutuhan inovasi dan upaya kolaboratif mengatasi tantangan baru. Kami menyadari tidak cukup dengan inovasi internal, tetapi juga dengan mitra strategis Salah satunya program pembiayaan Tuberkulosis melalui pendanaan JKN,' terang Ghufron.
-
Bagaimana Prabowo ingin tingkatkan BPJS Kesehatan? 'BPJS Kesehatan juga perlu disehatkan agar tidak merugi, caranya adalah meningkatkan cukai dari tembakau.
-
Kenapa BPJS Ketenagakerjaan dimasukkan ke kurikulum? 'Kami sangat mengapresiasi dan mendukung langkah ini. Ini langkah baik tingkatkan literasi jaminan sosial sejak dini. BPJS Ketenagakerjaan ini mendapatkan amanah untuk melindungi seluruh pekerja Indonesia dengan 5 program yang ada, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Untuk itu kita perlu memastikan seluruh pekerja dan calon pekerja memahami pentingnya program jaminan sosial ketenagakerjaan sebelum mereka terjun ke dunia pekerjaan,' ucap Anggoro.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurut dia, ada banyak opsi yang bisa diambil untuk mengatasi persoalan yang menimpa BPJS Kesehatan. "Opsinya banyak sekali. artinya satu, misalnya efisiensi di BPJS sendiri yang pertama," katanya.
Hal kedua yang patut dicermati, kata Presiden, yakni terkait urusan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang sebenarnya tidak defisit. "Seingat saya masih sisa Rp 3 triliun sampai Rp 4 triliun. Yang untuk PNS dan TNI/Polri itu juga sisa mungkin Rp 1 triliun lebih sedikit. Yang masih tekor ini yang non-PBI dan PNS/TNI Polri tadi," katanya.
Dia mengatakan, untuk itu persoalan penagihan dari BPJS juga harusnya digencarkan. Presiden menilai masih ada dana-dana iuran yang belum tertagih yang seharusnya digencarkan.
"Di sini ada penagihan yang belum tertagih yang iuran itu. Ya di situ. Sebetulnya tugas pemerintah itu hanya di sini, itu opsi-opsi nanti akan segera kita putuskan," katanya.
Pada kesempatan itu, Presiden meresmikan Muktamar IDI dan IIDI didampingi sejumlah pejabat. Hadir pada kesempatan itu Gubernur Kaltim Isran Noor, Mensesneg Pratikno, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, dan Menhub Budi Karya Sumadi.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai pemilihan presiden 2024, BPJS Kesehatan berencana menaikkan tarif iusan BPJS Kesehatan.
Baca SelengkapnyaAnies berjanji dan memastikan JKN tidak akan terganggu
Baca SelengkapnyaIuran BPJS Kesehatan diisukan naik, seiring dengan adanya pemberlakuan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan tidak memiliki utang di rumah sakit manapun. Sebaliknya, BPJS Kesehatan telah mampu membayar uang muka di berbagai rumah sakit.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan akan menambah fasilitas dan dokter spesialis jantung dan stroke di RSUD Sibuhuan, Padang Lawas, Sumatera Utara.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaPencairan dana pemilu di tahun 2023 sudah dilakukan pada Februari lalu.
Baca SelengkapnyaSubsidi tersebut untuk menutup kekurangan pupuk yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaAli Ghufron Mukti mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan karena tantangan yang dihadapi di depan cukup berat.
Baca SelengkapnyaAnggaran tersebut merupakan bagian dari alokasi APBN keseluruhan yang diusulkan sebesar Rp3.304,1 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengapresiasi kini sudah ada 95,7 persen warga Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan JKN-KIS dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semua jenis penyakit
Baca Selengkapnya