Presiden Jokowi Sindir BUMN Sering Dapat PMN: Terlalu Enak Sekali
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menyindir Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kerap mendapat proteksi sehingga tidak berani berkompetisi. Proteksi yang dimaksud adalah pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) ketika BUMN mengalami kerugian atau 'sakit'.
"Sehingga kalau yang lalu-lalu BUMN-BUMN terlalu keseringan kita proteksi, sakit, tambahin PMN (Penyertaan Modal Negara), sakit, kita suntik PMN. Maaf, terlalu enak sekali," katanya seperti ditulis Antara, Jakarta, Sabtu (16/10).
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan kepada para Direktur Utama BUMN di Hotel Meruorah Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Kamis (14/10).
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Bagaimana menurut Jusuf Kalla jika semua perusahaan BUMN yang rugi dihukum? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem,' ujar JK.
-
Kenapa Jokowi prihatin dengan dominasi impor teknologi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya transformasi Indonesia dari konsumen menjadi produsen dalam industri teknologi global. Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun.
-
Kenapa Presiden Jokowi mengutamakan produk dalam negeri? Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah memberikan arahan agar belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda mengutamakan Produk Dalam Negeri yakni sebesar 95 persen. Selain itu belanja Kementerian, Lembaga dan Pemda sebanyak 40 persen wajib untuk mengutamakan UMKK.
-
Siapa yang membuat Presiden Jokowi gemas? Akhirnya, pertunjukan lucu Ameena sukses membuat semua orang terkesan, termasuk Presiden Jokowi yang menyaksikannya dari kursi utama.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
"Berkompetisi tidak berani, bersaing tidak berani, mengambil risiko tidak berani. Bagaimana profesionalisme kalau itu tidak dijalankan? Jadi tidak ada lagi yang namanya proteksi-proteksi, sudah lupakan Pak Menteri yang namanya proteksi-proteksi," tegas Presiden.
Presiden Jokowi meminta agar BUMN dapat "go global", bersaing internasional. "Jadi mulai harus menata adaptasi pada model bisnisnya, teknologinya, paling penting ini. Dunia sudah seperti ini, revolusi industri 4.0, disrupsi teknologi, pandemi," tambah Presiden.
Presiden pun berharap agar BUMN dapat cepat beradaptasi dengan perubahan yang cepat tersebut.
"Kalau Pak Menteri sampaikan pada saya, ini ada perusahaan seperti ini, kondisinya seperti ini, kalau saya tutup saja! Tidak ada selamet-selametin bagaimana kalau sudah begitu," ungkap Presiden.
Presiden Jokowi lalu meminta agar BUMN berani untuk berkompetisi "Berani berkompetisi, tolong dihitung karena kalau BUMN adalah perusahaan negara, 'social impactnya' dihitung juga dan yang paling penting 'review' terus perekonomiannya, berhitung, kalkulasi sehingga kita bisa tahu pertumbuhan ke depan seperti apa," tambah Presiden.
Selanjutnya Presiden Jokowi juga meminta agar BUMN tidak lagi hanya melakukan penugasan pemerintah.
"Saya bisa memberi penugasan membangun jalan tol, tapi ya dihitung dong, ada kalkulasinya dan diberitahu 'Pak ini RR-nya 'internal rate of return-nya' sekian, jadi kami memerlukan suntikan dari APBN sekian. Jangan kalau pas dapat penugasan rebutan, tidak ada kalkulasi karena penugasan, kemudian ngambil pinjaman jangka pendek padahal infrastruktur untuk jangka panjang, ya tidak ketemu. Kalau tidak logis bagaimana membuat logis tapi dengan kalkulasi? Ini yang kultur dulu kita tinggalkan," jelas Presiden.
Presiden Jokowi yakin direksi BUMN sudah cerdas dan terampil di bidang manajemen sehingga dapat beradaptasi dengan model bisnis baru sekaligus teknologi terkini.
"Ada yang sudah masuk ke sana sudah cepat adaptasi saya lihat perbankan, bank-banknya sudah mulai masuk ke sana. Telkom, Telkomsel sudah saya lihat, yang lain belum. BUMN infrastruktur, BUMN transportasi, belum," tambah Presiden.
Cara beradaptasi yang paling cepat, menurut Presiden Jokowi adalah bermitra. "Perusahaan global mana yang paling baik, ajak. Pasti mau dengan kita. Kita sudah dinilai prospek ke depan 10-20 tahun ke depan akan jadi ekonomi 4 besar siapa yang tidak mau? Mau semua," kata Presiden Jokowi.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, pembukaan akses tersebut yang perlu didorong pada UMKM. Sehingga menciptakan peluang-peluang pasar baru bagi produknya.
Baca SelengkapnyaHusein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Baca SelengkapnyaRyan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.
Baca SelengkapnyaErick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memberi sambutan saat groundbreaking Hotel Nusantara, Penajam Paser Utara, Kamis (21/9)
Baca SelengkapnyaMenurutnya, harga jasa konstruksi BUMN lebih mahal ketimbang swasta.
Baca SelengkapnyaSKK Migas berjanji akan menyeimbangkan semua proses harga gas melalui evaluasi penerapan HGBT.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaPenyertaan modal negara ini akan melibatkan BPK untuk memastikan akuntabel kinerja BUMN.
Baca SelengkapnyaPMI Manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi atau berada di zona negatif.
Baca SelengkapnyaMerespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya