Presiden PKS desak Jokowi usut rekaman pembagian jatah Menteri Rini dan bos PLN
Merdeka.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, ikut mengomentari soal rekaman Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Sumarno dengan bos Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Rekaman itu dikait-kaitkan dengan 'bagi-bagi jatah' proyek Pertamina dan PLN.
"Prinsipnya, saya kira persoalan Pertamina, PLN, persoalan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak tentu harus bener-benar dikelola dengan penuh profesionalisme. Jangan basisnya itu adalah nepotisme dan sebagainya," kata Sohibul Iman usai kampanye untuk Sudrajat-Ahmad Syaikhu di Bekasi, Minggu (29/4).
Dalam rekaman yang beredar, Sohibul menangkap bahwa ada semacam upaya pengelolaan lebih mengutamakan salah satu pihak. Oleh karena itu, dia menilai perilaku tersebut tidak profesional dan etis. "Saya kira ini benar-benar disetop. Dan saya kira kalau Pak Jokowi melihat ini sebagai sebuah persoalan besar, saya kira ini harus diusut," kata dia.
-
Apa yang dilakukan Pertamina dan Polri? PT Pertamina (Persero) bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) jalin sinergi publikasi sebagai sumber informasi yang mengedukasi masyarakat melalui kanal pemberitaan maupun media sosial, dalam upaya membangun kepercayaan masyarakat mengenai informasi publik.
-
Kenapa PPK dan PPS Situbondo dianggap melanggar kode etik? Agita Primasanti menegaskan bahwa anggota PPK dan PPS sampai dengan saat ini masih menyandang status sebagai penyelenggara pemilu, sehingga harus menjaga marwah penyelenggara dengan tidak berafiliasi ataupun mendukung salah satu calon.
-
Bagaimana Pertamina dan Polri menjalin kerja sama? Pertamina dan Polri diharapkan dapat terus bersinergi dalam hal publikasi dan edukasi, dan menjadi trendsetter informasi kalangan milenial dan masyarakat luas. 'Khususnya dalam mengawal bersama penggunaan BBM dan LPG subsidi sesuai dengan peruntukannya, serta distribusi energi berkelanjutan kepada masyarakat,' pungkas Fadjar.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Kenapa Pertamina menyegel SPBU nakal? 'Melalui pengamanan ini, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengawasan, pengamatan, penelitian dan/atau pemeriksaan (Wasamatlitrik) guna menemukan benar tidaknya adanya dugaan tindak pidana tersebut terjadi,' terang Zulkifli.
-
Kenapa Pertamina dan Polri bekerja sama? 'Sebagai langkah transformasi publikasi Polri menyesuaikan tren kekinian dalam menyebar informasi, kami turut menggandeng BUMN Pertamina dan stakeholder lainnya mulai sinergi pemanfaatan data informasi untuk publikasi dan edukasi, hingga pemanfaatan SDM untuk meningkatkan kompetensi kehumasan untuk personil Polri pada umumnya dan personil humas Polri pada khususnya,' jelas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho.
Baik Kementerian BUMN dan PLN sama-sama membantah rekaman itu berkaitan dengan bagi-bagi jatah yang melibatkan keluarga menteri BUMN. Bahkan, Kementerian BUMN dan PLN sama-sama akan membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Berikut ini rangkuman sebagian isi pembicaraan Menteri Rini dan Sofyan yang telah beredar luas melalui sosial media sejak beberapa saat lalu:
"Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita ke Ibu, beliau (Pak Ari) kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang," kata Sofyan.
"Yang penting ginilah, sudahlah, kan yang harus ambil kan dua, Pertamina sama PLN," jawab Rini.
"Betul," kata Sofyan.
"Ya, dua-duanya punya saham lah Pak, begitu," jelas Rini kembali.
"Waktu itu saya ketemu Pak Ari juga, Bu. Saya bilang, Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah, Pak Ari," lanjut Sofyan.
"Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan," ujar Rini.
"Saya kemarin bertahan Bu, kan beliau ngotot. 'Kamu gimana sih, Sof?' Lho kan, Pak, kalo enggak ada PLN kan Bapak enggak ada juga tuh buat bisnis," kata Sofyan.
"Kan saya ketemu Pak Ari juga, Bu," tambahnya.
"Menurut saya banyak yang nerusin, cuma saya bilang sama kakak saya yang satunya, biasanya kalau dia sudah enggak mau ngomong, saya ngomong sama yang satunya supaya nyambung ke sana gitu kan," jawab Rini kembali.
"Betul, betul," ucap Sofyan.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Apakah soal kinerja atau unsur subjektif politis. Namun Djarot berkeyakinan, jawabannya adalah yang kedua.
Baca SelengkapnyaErick Thohir ingin ada sinergi antara Wakil Menteri BUMN.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjadi panelis diskusi yang diselenggarakan Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB (SBM ITB), Kamis (10/8).
Baca SelengkapnyaJokowi mengakui program food estate memang belum berhasil sepenuhnya.
Baca SelengkapnyaKapoksi Komis VI Fraksi PKB ini pun menjelaskan ada beberapa kinerja PLN yang menjadi catatan
Baca SelengkapnyaSelain itu, DPR akan mempertanyakan pemberian konsesi izin pertambangan kepada ormas.
Baca SelengkapnyaPDIP terlihat melakukan perlawanan usai Golkar dan PAN gabung Prabowo
Baca SelengkapnyaDia menuturkan sistem ketenagalistrikan sebaiknya dijalankan sesuai aturan, dalam hal ini, yang bisa menjual listrik ke masyarakat hanya PLN.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR dari fraksi PDIP Utut Adianto mengatakan Presiden Jokowi lebih mendengar relawan Projo dibandingkan Gubernur Lemhannas
Baca SelengkapnyaSampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca SelengkapnyaDoli meminta para elite politik jangan menunjukkan sikap perbedaan yang kontras secara terbuka. Agar pemilu bisa berjalan tanpa keterbelahan.
Baca Selengkapnya