Presiden tak punya visi, ekonomi Indonesia masih tiru kolonial

Merdeka.com - Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution tak bisa menyembunyikan kekesalannya dengan kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mendesak pemimpin penggantinya nanti memiliki visi supaya ekonomi Indonesia tak meneruskan praktik eksploitatif yang hanya mengandalkan ekspor bahan mentah dan buruh migran.

"Presiden sekarang itu doktor, cum laude, tapi di saat krisis tak melakukan kebijakan yang diperlukan. Kita punya pemimpin enggak cocok dengan kebutuhan. Itu masalah kita. Untuk dapat keluar dari jebakan middle income, kita harus melakukan perubahan mendasar," ujarnya saat mengisi seminar di Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (6/2).

Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ini menyayangkan sikap pemerintah lantaran tidak berusaha meniru langkah China dan India. Kedua negara itu ketika krisis 2008 terjadi, langsung memanggil warga negara terbaik yang mengajar di luar negeri untuk menjadi gubernur bank sentral. Kebijakan moneter India dan China dirancang supaya kondusif memacu investasi modal swasta dan mengembangkan ekspor industri manufaktur.

Sementara di Indonesia selama periode reformasi, menurut Anwar, praktik ekstraktif kolonialisme justru diteruskan.

"Dulu jadi kuli VOC, sekarang jadi kuli China dan India. Kita ekspor batu bara begitu saja, mereka yang makmur. Adik-adik kita, dibiarkan jadi babu, di Saudi Arabia, di Hong Kong," cetusnya.

Buat Anwar untuk jangka pendek, pemerintah harus meningkatkan keterlibatan swasta dalam pembangunan Indonesia, seperti China dan India. Hal itu dapat dilakukan bila reformasi perizinan serius dijalankan.

"Penghambat itu salah satunya sistem perizinan usaha yang rumit dan makan waktu, karena tidak ada koordinasi pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota," tandasnya.

Langkah strategis lain buat menumbuhkan industri dan menghapuskan praktik kolonial adalah penyaluran kredit perbankan ke sektor yang mendukung ekspor. Hal ini tidak dilakukan ketika Indonesia sempat menikmati momen penguatan kurs dua tahun lalu.

"Ketika kurs menguat insentif justru diberikan ke sumber ekonomi yang tidak diekspor seperti real estate, konstruksi, dan transportasi yang kurang efisien," kata Anwar. (mdk/noe)