Presidensi G20 Diharapkan Mampu Tutup Kesenjangan Keuangan Penanganan Pandemi
Merdeka.com - Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) meminta Presidensi G20 dapat menutup financial gap atau kesenjangan finansial dalam penanganan pandemi dengan menyediakan dana sebesar USD23 miliar.
"Ini membutuhkan investasi USD23 miliar untuk akselerator tahun ini. Itu investasi yang mendesak dan krusial yang perlu ditangani oleh G20 di bawah kepemimpinan Indonesia di masa Presidensinya," kata Senior Advisor of the Director General World Health Organization (WHO) Bruce Aylward dalam Media Briefing bersama WHO di Nusa Dua, Bali, dikutip Antara, Jumat (10/12).
Aylward mengatakan, dana itu akan digunakan untuk menutup kesenjangan pembiayaan yang selama ini terjadi sehingga menyebabkan upaya pemulihan yang tidak merata antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Apa yang dibawa Menko Perekonomian ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Kenapa Menko Perekonomian ikut ke KTT G20? Menko Airlangga menegaskan, Pemerintah Indonesia membawa misi besar dalam agenda KTT G20. Salah satunya untuk memperkuat kerja sama di bidang perekonomian.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Siapa yang mendampingi Presiden Jokowi ke KTT G20? Selain ibu negara Iriana Jokowi, presiden juga didampingi sejumlah menteri termasuk Menko Perekonomian, AIrlangga Hartato.
-
Apa yang dicapai Dirut Pertamina di G20? Nicke berhasil membawa tiga rekomendasi utama yakni Percepatan Transisi untuk Energi Berkelanjutan, Memastikan Transisi yang Tepat dan Berkeadilan dan Keterjangkauan Energi.
Secara rinci, dana tersebut digunakan agar negara-negara berpenghasilan rendah di seluruh dunia mampu mendapatkan tingkat pengujian, tingkat vaksinasi dan tingkat pengobatan COVID-19 dengan standar yang cukup tinggi.
Hal itu harus diwujudkan mengingat saat ini kesenjangan penanganan pandemi terutama distribusi vaksin masih sangat terasa bagi negara berpenghasilan rendah.
Banyak negara berpenghasilan rendah yang memiliki tingkat vaksinasi di bawah 40 persen dari populasinya padahal arahan dari WHO vaksinasi dosis kedua harus mencapai 40 persen dari total penduduk akhir tahun ini.
"Negara-negara terlemah adalah tempat virus akan mengambil keuntungan untuk kembali menyebabkan masalah baru," ujarnya.
Menurut dia, pemulihan ekonomi tidak akan terjadi selama dunia masih memiliki kesenjangan dalam merespons dan menangani COVID-19. Tak hanya itu, dia menegaskan dunia tidak akan memiliki pertumbuhan berkelanjutan berjangka panjang tanpa memperbaiki kesenjangan dalam kapasitas mengelola COVID-19.
Dia percaya anggota G20 akan mampu menyediakan dana sebesar 23 miliar dolar AS itu mengingat negara-negara yang menjadi anggota memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dunia.
"Kedengarannya seperti banyak uang USD23 miliar tapi itu lebih sedikit di negara berpenghasilan tinggi. Kami membutuhkan investasi internasional itu jika kami ingin mengelola krisis ini," katanya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
OECD berencana mengeluarkan kebijakan pengenaan pajak kepada orang terkaya atau miliarder yang tarifnya 2 persen.
Baca SelengkapnyaHal tersebut disampaikan Puan dalam G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) ke-10 di Brasil, Amerika Selatan.
Baca SelengkapnyaProgram pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun.
Baca SelengkapnyaPrabowo mengatakan bahwa permasalahan ekonomi tak dapat dipisahkan dari urusan geopolitik, termasuk konflik yang sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaPrabowo terlihat duduk di samping Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan pentingnya tindakan kolektif dari anggota G20 untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi dampak perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaNatalius Pigai menyoroti anggaran Kementerian HAM yang hanya mendapatkan jatah Rp64 miliar.
Baca SelengkapnyaPernyataan Prabowo tersebut merespon pertanyaan Ganjar Pranowo saat Debat Capres KPU Minggu (9/1) malam.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaPrabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan putranya Aditya Hediprasetyo.
Baca SelengkapnyaKesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan mencapai pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs 14).
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai meminta penambahan anggaran untuk kementeriannya.
Baca Selengkapnya