Pro Kontra Kubu Jokowi dan Prabowo Soal Impor dan Harga Pangan

Merdeka.com - Harga pangan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Faktanya, naik turunnya harga pangan berpengaruh besar terhadap inflasi hingga kemiskinan.

Berbagai komoditas seperti cabai, bawang, daging sapi dan ayam, hingga telur ayam sering kali dipatok dengan harga tinggi dan membuat masyarakat menengah ke bawah menjerit. Tak tanggung-tanggung, harga pangan bisa menyentuh Rp 100.000 per kilogram, terutama di daerah.

Di pemerintahan Jokowi-JK, impor pangan menjadi salah satu solusi untuk memenuhi ketersediaan pangan. Pada periode 2015-2017, Kemendag mencatat peningkatan impor pangan sebesar 10 persen. Ini menunjukkan kebutuhan pangan masyarakat terus meningkat dan jenisnya semakin bervariasi.

"Soal ketersediaan stok, impor bahan pangan sampai saat ini menjadi salah satu instrumen perdagangan yang dilakukan pemerintah untuk kita bisa menjamin pasokan dan stabilisasi harga. Sesuai dengan amanah dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2015," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Tjahja Widjayanti beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini dinilai bertolakbelakang dengan ambisi Jokowi untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia melalui program swasembada pangan. Di mana pada 2015 silam, pemerintahan Jokowi-JK menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan atau tepatnya 2018 ini.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah berusaha menjaga stok pangan tersedia di pasar. Menurutnya, fokus pemerintah tak hanya mengendalikan harga, namun juga agar stok pangan tersedia sehingga harga bisa ditekan.

"Impor dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi itu. Ketika kita panen sampai untuk siap digunakan, di gudang, dan dikonsumsi oleh masayarakat itu kan dalam waktu tiga bulan, waktu tiga bulan itu sirkel kalau ada kekosongan dan sebagiannya," kata Misbakhun ketika dihubungi merdeka.com.

Dia menambahkan, pembenahan data pangan pun jadi solusi untuk menstabilkan harga pangan. Mengingat, perbedaan data antara Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan kerap terjadi dan menjadi polemik.

"Hanya pemerintahan Pak Jokowi yang berani mengunhkap mengenai perbedaan data masalah produksi pangan. Luas tanah dan sebagiannya. Antara data fisik dan data spasial. Data angka dan spasial, hanya pemerintah Jokowi dan kemudian dilakukan upaya-upaya koreksi yang memadai," imbuhnya.

Di sisi lain, Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Anggawira tak menampik bahwa impor bisa menjadi solusi dari pengendalian harga pangan. Meski demikian, perlu ada komprehensif untuk mengatur kebijakan tersebut.

"Harus clear jangan sampai bahan mainan. Kalau kita mau impor, sederhana misalnya di bawang putih aja. Bawang putih ini memang sudah jelas, kita susah, nggak bisa tumbuh, itu langsung terbuka aja. Emang kita harus impor. Buktinya berton-ton (impor). Jangan juga dipaksakan. Tapi nanti sewaktu-waktu itu jadi rente ekonomi. Yang terjadi selama ini kan kayak gini. Tidak terbuka, tidak open, tiba-tiba dengan hajar hajar," jelasnya.

Bahkan, Juru Bicara Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Uno ini mengatakan, ke depan akan menggabungkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. "Jadi konsep itu sama untuk memperkuat industri dalam negeri dan perdagangan jangan sekarang konsepnya yang penting menantikan sumber sources dalam negeri," ujar Anggawira.

Tak hanya itu, jika pasangan calon nomor urut 2 ini terpilih, maka Prabowo-Sandi akan menekankan penggunaan dana desa agar bisa menaikkan sektor pangan, seperti pertanian dan perikanan. Menurutnya, kedua sektor ini akan sangat penting sehingga harus fokus untuk berkelanjutan.

"Industri Di pedesaan, industri pertanian, industri perikanan bukan hanya sekedar bagi-bagi uang untuk infrastruktur. Kalau itu kan tidak ada berkelanjutannya. Kalau sudah selesai, habis begitu saja uang itu. Makanya harus dibuatkan sektor industri yang benar-benar dipetakan lahannya. Ini yang selama ini kita selalu bilang tidak jelas arahnya," tandasnya.

Isu pangan ini akan dibicarakan dalam debat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kedua pada Minggu (17/2) nanti.Untuk pasangan calon nomor urut 1 Jokowi-Ma'aruf Amin mengedepankan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

Sementara untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiaga akan membangun perekonomian nasional yang adil, berkualitas, dan berwawasan lingkungan dengan mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia melalui jalan politik ekonomi sesuai pasal 33 dan 34 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jika menengok ke visi misi kedua pasangan calon, tidak disebutkan secara spesifik mengenai harga pangan. Meski begitu, kedua pasangan calon tetap memiliki visi misi untuk membangun ekonomi Indonesia.