Pro kontra penambahan libur Lebaran 2018 hingga akhirnya dikaji ulang

Merdeka.com - Pemerintah masih membahas ulang Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri terkait cuti bersama Idul Fitri 2018. Sejumlah menteri terkait akan kembali menggelar rapat terkait hal tersebut.

"Arahannya (Presiden Jokowi) kita akan kumpul kembali untuk mencermati hal tersebut (keberatan dari pelaku ekonomi)," kata Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, mengaku di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/5).

Menurut Puan, rapat nantinya akan mencermati berbagai pertimbangan. Misalnya tentang kegiatan ekonomi, seperti perbankan, pelabuhan, penerbangan, Bursa Efek Indonesia, dan hal-hal lainnya, termasuk sosial budaya.

"Sehingga jangan sampai produktivitas berkaitan dengan ekonomi tidak kita cermati, namun jangan sampai mengurangi waktu bersilaturahmi umat muslim dan seluruh rakyat Indonesia menjelang puasa dan Idul Fitri," terang Puan.

"Jadi dalam waktu satu atau dua hari ini secepatnya kita akan kumpul lagi," sambung Puan.

Keputusan kajian ulang ini dikarenakan banyaknya keluhan dari pelaku usaha terkait penambahan cuti bersama tersebut, yang dinilai merugikan pengusaha. Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani kecewa dengan keputusan pemerintah yang tak mengajak pengusaha berdiskusi mengenai penambahan cuti bersama Lebaran 2018. Secara sepihak, pemerintah menetapkan penambahan libur Lebaran.

"Kebiasaan jelek, memutuskan nasib seseorang tapi orangnya tidak diajak ngomong. Ini kan konyol," tegas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (1/5).

Sama halnya dengan Apindo, Ekonom Indef, Bhima Yudhistira menambahkan kebijakan perpanjangan cuti bersama terkesan dilakukan secara mendadak tanpa adanya koordinasi dengan para pengusaha. Padahal implikasi lama cuti bersama akan mempengaruhi sebagian besar aktivitas bisnis perusahaan khususnya ekspor-impor, investasi dan produksi sektor industri.

"Memang, disatu sisi lama cuti Lebaran akan mendorong orang untuk lebih banyak mengeluarkan uangnya untuk belanja barang. Ini sebagai langkah mengantisipasi penurunan pertumbuhan sektor ritel seperti yang terjadi pada Lebaran tahun lalu di mana ritel hanya tumbuh 5 persen," tegas Bhima, dalam siaran pers, Rabu (2/5).

Tapi dari sisi kerugiannya ternyata lebih besar. Komponen ekspor menyumbang 20 persen terhadap PDB, impor kontribusinya 19 persen dan investasi cukup besar yakni 32 persen. Jika ditotal, perpanjangan cuti akan berpengaruh terhadap 71 persen dari komponen PDB.

Birokrasi yang mengurus izin ekspor-impor dan investasi ketika libur sangat mengganggu aktivitas bisnis. Investasi menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang lebih lama. Jalan yang biasa dilalui transportasi logistik pun terpaksa dialihfungsikan untuk menssuport arus mudik Lebaran, sehingga truk tidak bisa beroperasi normal.

Belum lagi, rencana produksi pengusaha juga akan berubah drastis, target untuk memenuhi stok bulan Lebaran harus dilakukan lebih cepat. Padahal saat ini biaya impor bahan baku meningkat karena kurs rupiah sedang melemah. Beban produksi akhirnya meningkat. (mdk/azz)