Pro Kontra Perbedaan Tarif KRL Jabodetabek
Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pro Kontra Perbedaan Tarif KRL Jabodetabek

Pro Kontra Perbedaan Tarif KRL Jabodetabek krl. merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan akan ada pembeda tarif KRL Jabodetabek berdasarkan kemampuan ekonomi, pada akhir Desember 2022, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian tak kunjung mengumumkan realisasi dari rencana tersebut. Kemenhub masih berkutat dalam pembahasan teknis jika rencana ini terealisasi.

"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," ujar Adita Irawati, Rabu (28/12).

Sejak wacana perbedaan tarif KRL Jabodetabek disampaikan ke publik oleh Menhub, kritik pun bermunculan. Salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua YLKI, Tulus Abadi, menilai rencana kebijakan seperti ini satu hal yang absurd.

"Ini ide yang absurd," kata Tulus.

Pemberian insentif terhadap transportasi umum merupakan bentuk upaya pemerintah agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jika distribusi subsidi dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi, ia khawatir masyarakat pengguna transportasi umum kembali memanfaatkan transportasi pribadi.

Jika pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini, Tulus khawatir solusi kemacetan di ibu kota semakin sulit diurai. "Akan menambah kemacetan dan polusi. Aneh kalau mereka justru akan dikenakan disinsentif dengan tarif mahal saat naik KRL," imbuhnya.

Pandangan berbeda datang dari Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Menurutnya, tarif berdasarkan orang kaya dan miskin justru memberi keuntungan bagi warga miskin. Tarif berbeda bahkan sudah diterapkan pada bus Trans Jawa Tengah dan Bus Trans Semarang. Dua moda transportasi itu membedakan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.

"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Justru, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ucapnya.

Djoko berpandangan, dibandingkan riuh debat terhadap rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek, justru yang perlu diperhatikan adalah akses transportasi umum dari rumah tinggal menuju stasiun, dan dari stasiun menuju tujuan akhir.

Djoko menuturkan, minat masyarakat terhadap transportasi umum seperti KRL Jabodetabek sejatinya cukup tinggi. Hanya saja, akses menuju stasiun KRL membuat masyarakat harus mengeluarkan ongkos lebih.

Bahkan, berdasarkan Survei Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.

"Belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang. Ciptakanlah transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan," ungkapnya.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.

Baca Selengkapnya
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub
Heboh Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK Mulai 2025, Ini Penjelasan Lengkap Kemenhub

Skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu
Ramai Rencana Tarif KRL Naik Tahun Depan, PT KCI Mengaku Belum Tahu

KAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Baca Selengkapnya
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru
Kemenhub: Keputusan Kenaikan Tarif KRL Tunggu Pemerintahan Baru

Begitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

Baca Selengkapnya
Kemenhub Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif KRL dalam Waktu Dekat
Kemenhub Pastikan Tak Ada Perubahan Tarif KRL dalam Waktu Dekat

Risal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan
Pemerintah Janji Subsidi KRL Berbasis NIK Tak Bakal Diterapkan 5 Tahun ke Depan

Subsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya
Tarif KRL Jabodetabek Bakal Naik, Dirut KAI Commuter: Tunggu Tanggal Mainnya

Tarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Tarif KRL Jabodetabek Diusulkan Naik, Saat Ini Masih Dibahas Pemerintah
Siap-Siap Tarif KRL Jabodetabek Diusulkan Naik, Saat Ini Masih Dibahas Pemerintah

Ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.

Baca Selengkapnya
Membandingkan Besaran Ongkos MRT, LRT Jabodebek dan KRL
Membandingkan Besaran Ongkos MRT, LRT Jabodebek dan KRL

Jarak terjauh MRT Jakarta, yakni dari Stasiun MRT Lebak Bulus Grab menuju LRT Bundaran HI dikenakan Rp14.000.

Baca Selengkapnya
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini
Beredar Kabar Tarif KRL Bakal Naik, PT KAI Commuter Beri Jawaban Begini

Jika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.

Baca Selengkapnya
Kemenhub Belum Putuskan Kenaikan Tarif KRL, Ini Alasannya
Kemenhub Belum Putuskan Kenaikan Tarif KRL, Ini Alasannya

Kementerian Perhubungan menyebut sudah ada diskusi terkait naiknya tarif KRL.

Baca Selengkapnya