Pro Kontra Perbedaan Tarif KRL Jabodetabek
Merdeka.com - Sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan akan ada pembeda tarif KRL Jabodetabek berdasarkan kemampuan ekonomi, pada akhir Desember 2022, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perkeretaapian tak kunjung mengumumkan realisasi dari rencana tersebut. Kemenhub masih berkutat dalam pembahasan teknis jika rencana ini terealisasi.
"Saat ini kami tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar," ujar Adita Irawati, Rabu (28/12).
Sejak wacana perbedaan tarif KRL Jabodetabek disampaikan ke publik oleh Menhub, kritik pun bermunculan. Salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ketua YLKI, Tulus Abadi, menilai rencana kebijakan seperti ini satu hal yang absurd.
-
Kapan LRT Jabodetabek mulai beroperasi? Resmi dibuka pada 28 Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo, LRT Jabodetabek memberikan pilihan transportasi modern yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta memudahkan mobilitas bagi para pekerja dan penduduk di sekitar stasiun.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa solusi Pemprov DKI menutup kerugian LRT? Begitu juga dengan moda Lintas Raya terpadu (LRT) Jakarta yang dikalkulasikan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jokowi menilai sistem jalan berbayar elektronik atau 'electronic road pricing' (ERP) dapat menjadi sumber penerimaan daerah yang dapat menutup kerugian tersebut.
-
Kenapa BRT Trans Jateng dipindahkan ke Terminal Kutoarjo? Dengan pengalihan tersebut, calon penumpang mendapat tempat yang lebih representatif.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Kapan kereta api ini diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
"Ini ide yang absurd," kata Tulus.
Pemberian insentif terhadap transportasi umum merupakan bentuk upaya pemerintah agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum. Jika distribusi subsidi dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi, ia khawatir masyarakat pengguna transportasi umum kembali memanfaatkan transportasi pribadi.
Jika pemerintah tidak mempertimbangkan hal ini, Tulus khawatir solusi kemacetan di ibu kota semakin sulit diurai. "Akan menambah kemacetan dan polusi. Aneh kalau mereka justru akan dikenakan disinsentif dengan tarif mahal saat naik KRL," imbuhnya.
Pandangan berbeda datang dari Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno. Menurutnya, tarif berdasarkan orang kaya dan miskin justru memberi keuntungan bagi warga miskin. Tarif berbeda bahkan sudah diterapkan pada bus Trans Jawa Tengah dan Bus Trans Semarang. Dua moda transportasi itu membedakan tarif untuk kelompok umum, pelajar, mahasiswa, buruh, lansia.
"Hingga sekarang cukup lancar dan tidak bermasalah. Justru, buruh merasa terbantu dengan tarif khusus itu. Dapat mengurangi pengeluaran ongkos transportasi untuk bekerja," ucapnya.
Djoko berpandangan, dibandingkan riuh debat terhadap rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek, justru yang perlu diperhatikan adalah akses transportasi umum dari rumah tinggal menuju stasiun, dan dari stasiun menuju tujuan akhir.
Djoko menuturkan, minat masyarakat terhadap transportasi umum seperti KRL Jabodetabek sejatinya cukup tinggi. Hanya saja, akses menuju stasiun KRL membuat masyarakat harus mengeluarkan ongkos lebih.
Bahkan, berdasarkan Survei Badan Litbang Perhubungan tahun 2013, ketika ditetapkan tarif KRL Jabodetabek satu harga dan murah, total ongkos transportasi yang dikeluarkan pengguna KRL Jabodetabek masih 32 persen dari pendapatan bulanan.
"Belum ada perbaikan yang berarti, baru ada Bus Trans Pakuan di Bogor dan Bus Tayo di Tangerang. Ciptakanlah transportasi umum seperti di Bogor dan Tangerang untuk di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan," ungkapnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.
Baca SelengkapnyaSkema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaKAI Commuter siap menerapkan kebijakan subsidi KRL berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.
Baca SelengkapnyaBegitu pula terkait dengan soal wacana tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.
Baca SelengkapnyaRisal juga menekankan skema penetapan tarif KRL Jabodetabek berbasis NIK belum akan segera diberlakukan.
Baca SelengkapnyaSubsidi berbasis NIK apabila sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan selaku regulator.
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaKetentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator.
Baca SelengkapnyaJarak terjauh MRT Jakarta, yakni dari Stasiun MRT Lebak Bulus Grab menuju LRT Bundaran HI dikenakan Rp14.000.
Baca SelengkapnyaJika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.
Baca SelengkapnyaKementerian Perhubungan menyebut sudah ada diskusi terkait naiknya tarif KRL.
Baca Selengkapnya