Pro kontra rencana Menkeu Sri Mulyani sunat tunjangan guru

Merdeka.com - Pemerintah telah melakukan penghematan anggaran sebesar Rp 133 triliun, yang terdiri dari Rp 65 triliun untuk seluruh kementerian dan lembaga (K/L) dan Rp 68 triliun untuk penghematan transfer daerah.

Dari besaran transfer daerah itu, sebesar Rp 23,4 triliun diambil dari pemangkasan tunjangan guru. Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, hal ini dilakukan karena penurunan jumlah guru bersertifikat yang berhak memperoleh Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang, disebabkan karena pensiun.

Dia menambahkan, pihaknya tidak memotong anggaran dari kegiatan yang sudah dikontrakkan, salah satunya mengenai gaji guru. Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menegaskan, pemangkasan tersebut tidak menyasar pada pemberian gaji guru.

"Saya tidak memotong gaji, termasuk guru. Ada yang bilang ada pemotongan anggaran maka saya tidak memberikan gaji untuk para guru. Tidak benar kami tidak membayar gaji guru," imbuhnya.

Rencana pemangkasan anggaran tunjangan guru oleh Menteri Sri Mulyani menimbulkan pro kontra. Sebagian mendukung namun tidak sedikit yang mengkritiknya. Berikut merdeka.com akan merangkum pro dan kontra tersebut.

DPR curigai kebocoran dana tunjangan guru capai ratusan triliun

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Johnny G. Plate, mencurigai ada potensi kerugian negara sebesar Rp 200 triliun dari anggaran tunjangan guru daerah. Angka ini berdasarkan asumsi jumlah kelebihan dana tunjangan guru selama 10 tahun terakhir.Maka dia meminta data yang digunakan pemerintah dalam melakukan pemangkasan ini. Mengingat, alasan pemangkasan tersebut karena ada ketidaksesuaian antara data di lapangan dan yang dianggarkan."Kita minta konfirmasi itu (data pemerintah). Karena kalau data tidak akurat akan berdampak tahun-tahun sebelumnya ada over budget. Kalau sekarang ada Rp 20 triliun, maka sejak 10 tahun yang lalu ada Rp 200 triliun yang harus dikoreksi lagi," imbuhnya di Gedung DPR RI, Jakarta.Menurutnya, jika memang ada ketidaksesuaian data, maka dalam APBN di tahun-tahun sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Sehingga ini mengakibatkan ada triliunan Rupiah yang harus dikoreksi."Ibu Menteri Keuangan menjelaskan pemangkasan ini akibat berkurangnya insentif karena sertifikasi yang terlambat sekitar 8.000 orang. Namun, juga disampaikan akibat dari jumlah guru yang sebetulnya tidak ada, ada over budget atau fiktif," kata Johnny.

Ketua DPR minta Sri Mulyani batalkan pemangkasan

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta pemerintah untuk membatalkan kebijakan pemangkasan tunjangan guru. Ade akan minta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk tidak melakukan pemangkasan anggaran bagi tunjangan guru."Saya sih mau minta ke Bu Sri Mulyani kalau nanti ketemu dan juga ke banggar, diusahakan kalau tunjangan guru tidak usah dipotong," kata Ade di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.Pria yang akrab disapa Akom ini mengusulkan untuk daripada memangkas anggaran untuk guru lebih baik Menteri Sri Mulyani memotong gaji pejabat publik. Sebabnya, Akom menganggap guru adalah orang yang sangat berjasa dalam mendidik anak bangsa."Kalau mau dipotong yang lain. Kalau enggak ada lagi yang bisa dipotong, potong gaji pejabat negara. Guru jangan lah. Kita bisa begini aja karena mereka. Tahu terima kasih lah," jelasnya.

Wapres JK banggakan kerja Sri Mulyani

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku bangga terhadap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menemukan kelebihan dana tunjangan guru di RAPBN 2017. Namun, Wapres JK belum mendapat laporan penyebab kesalahan ini."Ya tentu salah hitung," ucap Wapres JK.Wapres menambahkan bahwa dirinya bersyukur menkeu menemukan missmatch ini sebelum anggaran terlanjur dibelanjakan. "Kalau kelebihan ya dipotong," tuturnya.

Pemangkasan tepat hapus tunjangan fiktif

Anggota Komisi X Dadang Rusdiana justru menilai pemangkasan tersebut tepat dalam rangka penghematan dan penyesuaian kebutuhan riil tunjangan profesi guru. Dadang beralasan banyak guru-guru sudah bersertifikasi dan memasuki masa pensiun masih mendapatkan tunjangan. Menurutnya, ada dugaan munculnya data fiktif soal guru yang akan disertifikasi tahun ini. "Jadi pada dasarnya tidak mengganggu guru yang sudah berjalan tunjangan profesi gurunya," kata Dadang saat dihubungi, di Jakarta.Politikus Hanura itu juga menengarai ada unsur penyelewengan terhadap dana tunjangan yang selama ini mengendap di daerah-daerah. Sehingga, Komisi X mendorong adanya perbaruan data perlu agar tak ada lagi nama-nama fiktif guru yang terbukti menerima tunjangan.