Produksi Beras Tahun Ini Diklaim Melimpah, RI Masih Perlu Impor?

Merdeka.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyatakan, stok beras aman sampai akhir 2022. Dia bahkan mengklaim produksi beras tahun ini jadi yang terbesar, dengan mengacu pada data milik Badan Pusat Statistik (BPS).

"Kamu lihat data BPS dong, kan kita sudah sepakat kalau semuanya menggunakan satu data milik BPS. Bahkan ini tahun lah di mana produksi beras kita terbesar, itu data BPS. Kalo enggak percaya data BPS, data siapa lagi?" sebutnya di Jakarta, Senin (28/11).

Selain data BPS, dia pun mengaku mendapat laporan dari kepala daerah bahwa stok beras mencukupi. "Saya sebagai Mentan tidak hanya menunggu laporan dari atas kan, dari bawah laporan bupati oke, laporan dari gubernur juga seperti itu," imbuhnya.

Saat ditanya soal kemungkinan impor beras seperti yang digaungkan oleh Perum Bulog, Mentan enggan menjawabnya secara spesifik. "Jangan tanya saya kalau soal itu, itu kan kebijakan. Kau kalau sudah punya baju harus beli baju lagi? Untuk apa? Kecuali kalau mau gaya," ujar dia.

Adapun mengacu pada data BPS, produksi padi di 15 provinsi pada 2022 relatif menurun bila dibandingkan dengan 2020 dan 2021. Namun, beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, dan Yogyakarta mengalami kenaikan.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso pun sempat menekankan urgensi melakukan impor beras dari negara lain. Pasalnya, stok cadangan beras pemerintah (CBP) per 22 November berada di kisaran 594.856 ton, jauh di bawah target yang ditugaskan, yakni 1-1,2 juta ton sampai akhir 2022.

Terlebih menurut proyeksi sampai 31 Desember 2022, stok akhir CBP yang dikelola Bulog pun diperkirakan masih jauh dari 600 ribu ton, tepatnya 399.550 ton. Pria yang kerap disapa Buwas ini pun mengaku pusing.

"Bulog ini membiayai dirinya atas produksi dirinya sendiri. Tapi, kita melaksanakan tugas negara. Saya bilang, memang ini yang pimpin di sini walaupun dirutnya S7, udah profesor doktor berkali-kali, tetap pening," ujar Buwas dalam sesi temu bersama pemimpin redaksi media, Kamis (24/11).

Menurut dia, Bulog tidak bisa mengambil keputusan sepihak untuk melakukan impor beras, karena mandat itu berada di bawah 6 menteri. "Kalau 6 menteri ini punya polanya masing-masing, dan tidak satu pada tujuannya, emang bisa kita tabrak? Enggak," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com