Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Produsen Benang Ingin Kepastian Pasar Sebelum Terapkan Insentif Potongan Pajak

Produsen Benang Ingin Kepastian Pasar Sebelum Terapkan Insentif Potongan Pajak Pajak. ©2013 Merdeka.com/Ditjen Pajak

Merdeka.com - Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSBFI) mendukung upaya penerapan insentif pajak bagi perusahaan yang ikut dalam program Super Deductible Tax. Namu, harus diawali dengan kepastian pasar.

"Yang dikeluarkan pemerintah sangat baik super tax yang ada potongan pajak. Hanya saja yang jadi masalahnya, itu tidak akan berhasil kalau investasi tidak ambil tempat," kata Anggota Dewan Eksekutif APSBFI Prama Yudha Amdan dalam diskusi di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (17/7).

Prama mengatakan bahwa diperlukan keselarasan antara program insentif pajak itu dengan kepastian pasar agar investor mau mengucurkan dananya ke sektor tersebut.

Investasi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) akan lancar apabila pemerintah membatasi impor dan menyediakan pasar di dalam negeri karena pabrikan enggan berekspansi lantaran serapan pasar domestik yang kurang akibat banjir produk impor.

"Ada gempuran arus impor masuk barang yang mengakibatkan tidak semua utilisasi dalam negeri terserap. Artinya produk-produk dalam negeri pun tidak bisa diserap pasar, akibatnya investor ragu-ragu," kata dia.

Sepanjang tahun lalu, pertumbuhan impor TPT mengalami lonjakan terburuk dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 13,8 persen, sedangkan ekspor hanya naik sebesar 0,9 persen. Dengan demikian, surplus neraca perdagangan tergerus sebesar 25,5 persen.

Meski begitu dia mendukung program Super Deductible Tax karena akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kebijakan vokasi, pemagangan, penelitian, dan inovasi.

Program ini akan menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas, apalagi kebutuhan pasar global akan benang berkualitas terus tumbuh. Namun tentunya pemerintah harus terlebih dahulu memastikan jaminan pasar.

"Kami sedang haus-hausnya tenaga terampil industri hulu untuk fiber. Dan benang filamen antiapi sangat meningkat, tapi kami belum berani menambah kapasitas karena belum ada jaminan pasar," kata dia.

(mdk/idr)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Napas Industri Kecil Menengah Megap-Megap, Butuh Kebijakan Ini dari Pemerintah
Napas Industri Kecil Menengah Megap-Megap, Butuh Kebijakan Ini dari Pemerintah

Pelaku IKM tekstil sudah kehabisan napas terhadap maraknya impor pakaian bekas (thrifting) yang membanjiri pasar Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?
Pemerintah Obral Insentif Pajak di IKN Nusantara, Penerimaan Negara Bakal Anjlok?

Pemerintah telah menghitung sedemikian rupa agar terjadi keseimbangan antara insentif yang diberikan dengan penerimaan negara.

Baca Selengkapnya
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul
Apindo Keluhkan Kenaikan PPN 12 Persen Bersamaan dengan UMP, Sektor Industri Padat Karya Terpukul

Banyak perusahaan di sektor industri padat karya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Baca Selengkapnya
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025
Curhat di Depan Menko Airlangga, Bos Ritel Keberataan PPN Naik Jadi 12 di 2025

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar, Investor Tunggu Janji Makan Siang Gratis Prabowo dan Pindah ke IKN
MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies dan Ganjar, Investor Tunggu Janji Makan Siang Gratis Prabowo dan Pindah ke IKN

Investor menagih janji program pasangan Prabowo-Gibran yakni makan siang gratis untuk anak sekolah dan pemindahan ibu kota ke IKN.

Baca Selengkapnya
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara
PR Prabowo-Gibran Usai Dilantik: Perkuat Penegakan Hukum Terkait Pajak untuk Tingkatkan Penerimaan Negara

Selain meningkatkan pemungutan dan penerimaan pajak, penguatan penegakan hukum dengan lebih konkret juga dapat mengurangi potensi kebocoran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Investor Blok Migas Baru

Pemerintah terus menggalakkan penambahan wilayah kerja minyak dan gas bumi atau WK migas baru.

Baca Selengkapnya
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah
Industri Petrokimia RI Kalah Dibanding Malaysia dan Vietnam, Pengusaha Minta Hal Ini ke Pemerintah

Para pelaku usaha mengungkapkan bahwa ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh industri ini.

Baca Selengkapnya
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM
Pentingnya Regulasi, Ganjar akan Berikan Kepastian Hukum pada Pelaku UMKM

Ganjar mendorong para pelaku usaha memiliki koperasi untuk menyelesaikan permasalahan perdagangan.

Baca Selengkapnya
Pengusaha Tekstil Kompak Dukung Aturan Pembatasan Barang Impor, Ini Alasannya
Pengusaha Tekstil Kompak Dukung Aturan Pembatasan Barang Impor, Ini Alasannya

Aturan ini memberikan kesempatan industri TPT domestik untuk bangkit dan bersaing dengan produk impor legal.

Baca Selengkapnya
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan
Kata Sri Mulyani soal Rencana Pemerintah Naikkan PPN Jadi 12 Persen Tahun Depan

Rencana kenaikan PPN 12 persen sebelumnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Baca Selengkapnya
Bahlil: Pemilu Boleh Memanas, Tapi Jangan Sampai Bikin Investor Kabur!
Bahlil: Pemilu Boleh Memanas, Tapi Jangan Sampai Bikin Investor Kabur!

Dia pun meminta agar para capres dan cawapres bisa menyampaikan gagasan sesuai dengan data yang benar.

Baca Selengkapnya