Produsen Heran Penjualan Minyak Goreng Naik Tajam saat Diterapkan Kebijakan HET

Merdeka.com - Produsen minyak goreng, PT Bina Karya Prima (BKP) mengaku sedikit kesulitan beradaptasi dengan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) untuk produk minyak goreng. Selain itu, perusahaan juga kesulitan dengan kewajiban pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) untuk pedagang minyak sawit mentah (CPO).

CEO BKP, Fenika Widjaya bercerita, pihaknya selaku produsen minyak goreng awalnya masih belum terbiasa dengan skema HET. Terlebih harga CPO kala itu sedang tinggi, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan DMO 20-30 persen.

"Kendala yang kami hadapi ketika diterapkan HET, mungkin karena skema DMO merupakan pola baru yang belum ada presedennya, sehingga kami sedikit butuh extra effort untuk mencari kontributor yang bersedia berkolaborasi. Namun akhirnya cukup lancar," paparnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (24/3).

Namun, menurut data yang dipaparkannya, justru angka penjualan minyak goreng paling tinggi berada pada saat skema HET dan DMO diterapkan. Bahkan di atas angka penjualan rata-rata di sepanjang 2021 lalu.

Adapun rata-rata penjualan produk minyak goreng kemasan PT BKP seperti merek Tropical per 2021 sebesar 1,46 juta liter per hari. Angkanya sedikit turun di Januari 2022, sekitar 1,37 juta liter per hari.

Penjualannya meroket jadi 1,99 juta liter per hari, atau tumbuh 37 persen dibanding 2021 pada Februari 2022. Lalu mencapai angka puncak pada 1-15 Maret 2022, sebesar 2,50 juta liter per hari. "Memang tertingginya ada di Maret, fase ketika ada HET dan DMO," ungkapnya.

Saat dua kebijakan itu dicabut kembali, angka penjualan minyak goreng pun menukik jadi 1,63 juta liter per hari. Itu terjadi selama periode waktu 16-21 Maret 2022.

"Pada saat fase HET DMO sebenarnya pengeluaran dari kami yang paling tinggi. Jadi tidak ada penimbunan dari khususnya kami," tegas Fenika.

Produsen soal Polemik Minyak Goreng: Gejala Awal Semenjak CPO Mahal

Produsen minyak goreng, PT Bina Karya Prima (BKP) membeberkan kondisi perdagangan minyak sawit mentah atau CPO saat tingginya harga minyak goreng.

CEO BKP, Fenika Widjaya menyatakan, pihaknya yang berada di bagian rafinasi dan produksi minyak goreng tidak bisa menyimpulkan lebih jauh, mengapa harga komoditas tersebut sempat langka dan kini mahal.

Namun, dia merasakan gejala awal ketika harga CPO mahal akibat adanya supercycle. Dia menilai, perdagangan minyak sawit mentah sudah condong arahnya ke seller market.

"Jadi penjual (CPO) mempunyai daya tawar yang lebih tinggi. Jadi kami (produsen minyak goreng) sedikit kesulitan untuk membeli CPO," ungkap Fenika dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (24/3).

"Kalaupun itu ada, harga bisa lebih tinggi dari pada harga tender KPB (PT Kharisma Pemasaran Bersama). Itu yang kami rasakan awalnya," dia menambahkan.

Fenika lantas melakukan rekapitulasi data pergerakan harga CPO, baik dalam proses tender di PT Kharisma Pemasaran Bersama maupun di luar negeri.

"Kalau kami analisa, harga tender KPB dari mulai Juni-September 2021, itu ada kenaikan 49 persen. Itu linear dengan harga CPO luar negeri. Itu berimbas pada harga minyak goreng dalam negeri," sebutnya.

Dia pun memaparkan kendala yang dihadapi produsen minyak goreng saat skema harga eceran tertinggi (HET) dan kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO) bagi produsen CPO diterapkan. Menurutnya, mungkin kebijakan tersebut merupakan pola baru yang belum ada presedennya.

"Sehingga kami sedikit butuh extra effort untuk mencari kontributor yang bersedia berkolaborasi. Namun akhirnya cukup lancar," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com