Follow
Program BBM satu harga Jokowi tak terasa di pedalaman Papua
Merdeka.com - Program Presiden Joko Widodo yakni Bahan Bakar Minyak (BBM) Satu Harga belum menjangkau sejumlah kawasan pedalaman Papua. Hal itu disebabkan minimnya akses penerbangan ke sejumlah kawasan tersebut.
"Kendala yang terjadi hanyalah penerbangan dari Jayapura-Waimena terus Timika-Waimena," ungkap Staf Khusus Presiden, Lennis Kogoya, di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran 3, Jakarta, Jumat (13/10).
Tak hanya program BBM satu harga, program tol laut juga belum menjawab kebutuhan rakyat Papua. Sebab, pelabuhan belum banyak sehingga kapal pembawa barang sulit berlabuh. "Tol laut tidak muat karena macet dan juga penampungan sangat bahaya," ucap Lenis.
-
Bagaimana BPH Migas jamin BBM di Papua? BPH Migas terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Kenapa BPH Migas pantau pasokan BBM di Papua? BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024.
-
Apa yang dibahas BPH Migas saat berkunjung ke Papua Barat Daya? Kepala BPH Migas dan anggota Komite BPH Migas belum lama ini melakukan kunjungan kerja ke Kantor Perwakilan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wilayah Papua dan Maluku di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
-
Kenapa program susu Prabowo-Gibran sulit terwujud? Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Rachmat Pambudy menilai, program pembagian susu gratis yang digalang presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal. Alasannya karena populasi sapi perah di Indonesia masih terbatas di kisaran 500.000 ekor saja. Tentu saja dengan ketersediaan sapi perah tersebut kebutuhan susu untuk program Prabowo-Gibran sulit terwujud.
-
Kapan BPH Migas pantau BBM di Papua? Baru-baru ini Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memastikan pasokan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi masyarakat terpenuhi, termasuk kelancaran penyaluran BBM di wilayah timur Indonesia, Papua.
Pria asal Papua ini menyarankan agar pemerintah serius melihat kebutuhan rakyat Papua. Terutama pada pembangunan bandar udara dan pelabuhan. "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila ke-5 itu bukan hanya 'BBM satu harga' tapi juga pembangunan," ujarnya.
Bupati Nabire Papua, Isaias Douw, menambahkan warga Nabire membutuhkan pelabuhan yang laik. Saat ini, harga barang di Nabire melonjak karena akses pelabuhan yang terhambat. "Kami minta dirjen perhubungan laut segera menangani pembangunan pelabuhan. Ini program nasinal," pintanya.
Isaias juga meminta agar bandar udara di Kabupaten Nabire Papua segera dibangun. Dengan begitu, akses distribusi bahan bakar dan sejumlah barang yang dibutuhkan rakyat Nabire bisa diperoleh dengan mudah.
"Saya pikir Kemenhub harus kerjakan dan perhatikan dengan baik infrastruktur ini," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024
Baca Selengkapnya
Warga Puncak Jaya mengalami kelangkaan BBM karena adanya penembakan oleh KKB dan jalanan yang terputus akibat longsor.
Baca Selengkapnya
Hanya pesawat kecil yang bisa masuk ke distrik tersebut. Namun bantuan logistik perlu diantar ke kampung-kampung yang terjal.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan SPBU apung kembali menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk para nelayan di perairan Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ganjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi memerintahkan pembangunan infrastruktur, salah satunya perpanjangan landasan bandara.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta kepala daerah untuk mengantisipasi terjadinya kasus kelaparan seperti yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.
Baca Selengkapnya
Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.
Baca Selengkapnya
Namun, Jokowi tetap berani mengambil keputusan memotong subsidi BBM
Baca Selengkapnya
Saat ini, SPBU mini milik Pertamina ini hanya menjual Pertamax.
Baca Selengkapnya
Ganjar menyoroti susahnya masyarakat Balikpapan mendapat BBM bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Pertamina, melalui Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas berhasil membuka 31 titik baru BBM Satu Harga
Baca Selengkapnya