Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Program BBM Satu Harga Terus Berlanjut, Target Hadir di 160 Titik Akhir 2019

Program BBM Satu Harga Terus Berlanjut, Target Hadir di 160 Titik Akhir 2019 Agung Kuswandono soal BBM satu harga. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman memastikan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga akan terus berlanjut di 2019. Sebagai negara kepulauan yang begitu luas, program BBM satu harga dinilai jadi salah satu cara mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat.

"Untuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah melalui BBM satu harga. Program lainnya yang sudah berjalan ada program lampu tenaga surya hemat energi (LTSHE)," ujar Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono, dikutip dari laman resminya, Selasa (7/5).

Seperti diketahui BBM satu harga merupakan program pemerintah dalam mewujudkan energi berkeadilan. Pada 2018, dari target 67 penyalur, Pertamina berhasil mengoperasionalkan 70 penyalur. Ditargetkan pada akhir 2019, total 160 titik penyaluran BBM satu harga untuk Kawasan 3T akan beroperasi.

Orang lain juga bertanya?

Kendati demikian, Agung menyebut untuk mewujudkan BBM satu harga, tidak mudah. Sebab, moda transportasi BBM ke penyalur yang ekstrim, kendala cuaca dan geografis juga kendala keamanan menjadi tantangan.

"Tempatnya terpencil, transport membutuhkan biaya tidak murah. Pemerintah harus melakukan terobosan. Jalur dibuka, suplai memadai, dan diperlukan subsidi," katanya.

Agung meyakini meski terhambat oleh beberapa kendala, daerah yang membutuhkan penyaluran BBM satu harga sangat banyak. Hanya saja, pihaknya menunggu kabar dari beberapa daerah untuk mengusulkan.

"Padahal ternyata ada daerah yang tidak mengusulkan, bukan karena sarana telekomunikasinya sudah maju, tapi karena daerahnya sangat terisolir sampai tidak mampu berkomunikasi dengan pusat," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya menginginkan agar ke depan harus memiliki data kebutuhan masyarakat yang tepat. Sebab, baik Listrik, BBM, telekomunikasi merupakan kebutuhan dasar juga jadi modal untuk mengembangkan ekonomi, tanpa itu, kehidupan tidak berkembang.

"Nah, dengan data yang tepat kita bisa lihat kekurangannya di mana, lalu kita perbaiki. BBM satu harga harus berlanjut, tapi infrastruktur jalan juga harus diperbaiki agar daerah-daerah ini tidak lagi terpencil terisolir, kalau daerahnya sudah terbuka, penyaluran BBM tentu akan lebih mudah dan subsidi transportasi dapat berkurang," tegasnya.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sejak 2017, Pertamina Salurkan 1,2 Juta KL BBM Satu Harga ke Seluruh Indonesia
Sejak 2017, Pertamina Salurkan 1,2 Juta KL BBM Satu Harga ke Seluruh Indonesia

Dengan adanya BBM Satu Harga ini masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM.

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Resmi Operasikan 51 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Baru di Wilayah 3T
Pertamina Patra Niaga Resmi Operasikan 51 Lembaga Penyalur BBM Satu Harga Baru di Wilayah 3T

Beroperasinya 51 lembaga penyalur BBM Satu Harga baru ini menjadi wujud komitmen Pemerintah dalam memastikan energi yang berkeadilan

Baca Selengkapnya
BBM Satu Harga Capai 573 Titik, Wujud Komitmen Ketahanan Energi Pemerintah
BBM Satu Harga Capai 573 Titik, Wujud Komitmen Ketahanan Energi Pemerintah

Pertamina, melalui Pertamina Patra Niaga bersama Kementerian ESDM dan BPH Migas berhasil membuka 31 titik baru BBM Satu Harga

Baca Selengkapnya
Kado HUT RI ke-78, 29 Penyalur BBM Satu Harga Wilayah 3T Diresmikan Serentak
Kado HUT RI ke-78, 29 Penyalur BBM Satu Harga Wilayah 3T Diresmikan Serentak

Program BBM Satu Harga bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan, kemudahan akses dan keterjangkauan harga BBM.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Pantau Pasokan BBM dan Kesiapan BBM Satu Harga Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya
BPH Migas Pantau Pasokan BBM dan Kesiapan BBM Satu Harga Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya

BPH Migas melakukan pemantauan di Sorong, Papua Barat Daya, untuk melihat pasokan BBM dan kesiapan Badan Usaha Penugasan dalam program BBM Satu Harga tahun 2024

Baca Selengkapnya
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah
Pertamina Patra Niaga Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertalite merupakan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP), perubahan dalam penyalurannya harus melalui kebijakan Pemerintah.

Baca Selengkapnya
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi
BPH Migas Tandatangani Kerja Sama dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya, Upaya Tingkatkan Pengawasan BBM Subsidi

Sinergi dengan pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengendalian BBM Subsidi.

Baca Selengkapnya
Dua Armada Kapal Tanker Disiapkan untuk Jaga Kelancaran Pasokan BBM Akhir Tahun, Begini Spesifikasinya
Dua Armada Kapal Tanker Disiapkan untuk Jaga Kelancaran Pasokan BBM Akhir Tahun, Begini Spesifikasinya

Kedua kapal ini, lanjut Baron, merupakan small tanker yang akan dioptimalkan untuk memperkuat keandalan distribusi BBM.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Buat SPBU Khusus untuk Nelayan, Begini Potretnya
Pemerintah Buat SPBU Khusus untuk Nelayan, Begini Potretnya

Solusi Nelayan juga sudah diintegrasikan dengan Program Subsidi Tepat, lebih dari seribu transaksi di SPBUN program Solusi Nelayan sudah tercatat.

Baca Selengkapnya
Pertashop Diminta Jangan Dihilangkan: Gerakkan Ekonomi Desa dan Pelosok Indonesia
Pertashop Diminta Jangan Dihilangkan: Gerakkan Ekonomi Desa dan Pelosok Indonesia

Melalui Pertashop, masyarakat bisa mendapatkan BBM dengan harga standar dengan lokasi yang terjangkau.

Baca Selengkapnya
Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah
Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah

Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.

Baca Selengkapnya
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat
Perjanjian Kerja Sama Pengawasan BBM Subsidi dan Kompensasi Difinalisasi BPH Migas dan Pemprov Kalimantan Barat

Secara umum, finalisasi naskah PKS antara BPH Migas dan Pemprov Kalbar berjalan lancar.

Baca Selengkapnya