Program dan proyek ambisius Jokowi-JK yang terganjal uang

Merdeka.com - Kabinet kerja di di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki segudang program dan megaproyek untuk lima tahun. Apalagi, sejak awal Jokowi-JK berjanji memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi persoalan yang kerap menghambat laju roda perekonomian nasional.

Indonesia dihadapkan pada krisis listrik, sehingga membutuhkan pembangunan pembangkit-pembangkit listrik berkapasitas besar. Pembangunan infrastruktur tol laut menjadi proyek andalan pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan visi sebagai poros maritim dunia.

Jokowi-JK juga berjanji membangun Indonesia dari pinggir dan lebih memperhatikan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan. Pola pembangunan yang digadang-gadang Jokowi dimulai dari pedesaan dengan konsep ekonomi kerakyatan.

Pemerintahan Jokowi-JK sudah mengkalkulasi kebutuhan dana untuk merealisasikan program-program dan proyek yang bakal dikerjakan. Namun, bukan hal mudah mengimplementasikan itu semua. Pendanaan menjadi salah satu kendalanya.

Sejumlah program dan proyek terbentur masalah pendanaan. Merdeka.com mencatat beberapa program dan proyek yang membuat pemerintah harus memutar otak mencari strategi karena terhambat kekurangan dana. Berikut paparannya.

Pembangkit listrik 35.000 MW

Pemerintah menginstruksikan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk menambah pasokan listrik sebesar 35.000 megawatt secara bertahap. Kebutuhan investasi untuk proyek itu diproyeksi Bappenas mencapai Rp 545 triliun.

Direktur Utama PLN, Nur Pamudji mengatakan, dana investasi tersebut akan diambil dari berbagai sumber. Salah satu sumber utama adalah dana PLN sendiri.

Selain itu, Nur juga mengatakan diharapkan adanya kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga penyandang dana seperti Bank Dunia.

"Iya, nanti dicari banyak kemungkinan dari penggunaan dana PLN sendiri, pinjaman Bank Dunia, lembaga multilateral, unilateral," kata Nur di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Untuk kerja sama dengan pihak swasta, Nur mengatakan akan ada mekanisme tersendiri. "KPS ya itu IPP (Independent Power Producer). Ini kan yang ditanyakan PLN sendiri," imbuh Nur.

Mengingat debt to equity ratio atau rasio utang terhadap modal PLN sudah mencapai 257 persen di mana artinya PLN sudah kesulitan untuk mencari pinjaman, maka Bappenas menyarankan PMN (Penyertaan Modal Negara) sebesar Rp 134 triliun agar PLN kembali sehat.

Terkait hal ini, Nur masih enggan berkomentar. "Belum, itu nanti, belum ada rinciannya. Totalnya saja dulu," tutup Nur.

1 Juta rumah per tahun

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tengah kekurangan dana puluhan triliun untuk realisasi program pemerintah Jokowi-JK pembangunan 1 juta rumah tiap tahun. Kebutuhan dana untuk program ini ditaksir sekitar Rp 58 triliun.

"Kurang dananya sekitar Rp 40 triliun. Tersedia dana sekarang total ada Rp 18,9 triliun untuk memenuhi 1 juta rumah," kata Basuki, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/1).

Basuki mengatakan dana yang dimiliki pemerintah berasal dari APBN sebesar Rp 8,1 triliun. Untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,4 triliun, Perumnas sebesar Rp 500 miliar, dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun.

Program pembangunan 1 juta rumah itu akan dibagi 3 tipe. Termasuk, pembangunan rusun sebanyak 20.000 unit.

"Dari MBR bisa dibangun sekitar 603.000 rumah, sedangkan dari REI bisa membangun 250.000 rumah, dan dari masyarakat atau PPS itu sekitar 146.000 rumah," ujar Basuki.

Basuki menuturkan, pihaknya akan mencari dana tambahan seperti bantuan dari lembaga pembiayaan semisal Sarana Multigriya Financial (SMF), International Finance Cooperation (IFC), World Bank, dan ADB. "Kita minta kontribusinya untuk bisa support program ini," katanya.

Dana desa

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat mengucurkan dana sebesar Rp 1,4 miliar untuk satu desa. Setidaknya, ada 73.000 desa di seluruh Indonesia yang bakal dikucurkan dana segar. Total kebutuhan untuk dana desa mencapai Rp 104,6 triliun.

Amanat itu nampaknya belum bisa diwujudkan Pemerintahan Jokowi-JK. Sebab, dana untuk desa hanya dialokasikan sebesar Rp 20 triliun.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar menyebut, jumlah tersebut melonjak Rp 11 triliun dibandingkan era Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dengan dana hanya sebesar itu, otomatis tiap desa hanya akan mendapat jatah sekitar Rp 270 juta. Diakui Marwan, dana itu masih jauh dari amanat UU Desa. Dia berkilah, pemberian dana desa dilakukan secara bertahap.

"Rp 20 triliun itu ya kurang. Kan targetnya Rp 1,4 miliar. Ini (Rp 1,4 miliar) nanti dikasihkan secara bertahap," kata Marwan di Jakarta, Selasa (13/1).

Marwan tidak bisa menjanjikan ke depannya anggaran desa akan bertambah. Sebab, harus diperhatikan ketersediaan ruang fiskal.

Pembangunan desa

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar menuturkan pihaknya saat ini masih mengantongi anggaran sebesar Rp 19 triliun. Jumlah tersebut, didapat dari sisa anggaran pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Rp 9 triliun itu kan anggaran kemarin (Pemerintahan SBY) lalu Rp 10 triliun dari kenaikan BBM kemarin. Jadi total Rp 19 triliun," jelas Marwan kepada wartawan di kantornya, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (5/1).

Sedangkan, lanjut Marwan, saat ini masih terdapat sebanyak 33.000 desa tertinggal yang tersebar di seluruh Indonesia. "Total ada 33.000 desa tertinggal dan 122 Kabupaten," ungkapnya.

Untuk membangun puluhan ribu desa tertinggal tersebut, menurut Marwan, idealnya dibutuhkan anggaran sebesar Rp 120 triliun. "Idealnya ya Rp 120 triliun. Kalau itu dikasih, 5 tahun bisa bangun banyak," tandasnya.

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 80 triliun dalam APBN Perubahan 2015. Itu untuk pembangunan desa tertinggal, daerah perbatasan dan pulau terluar Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Staf khusus Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi Syaiful Huda, Jakarta, Senin (5/1).

Namun, Syaiful mengatakan anggaran tersebut belum bisa menutupi seluruh kebutuhan daerah tertinggal.

"Itu saja meng-cover sangat minim," tuturnya. "Itu hanya untuk irigasi, belum untuk jalan."

Dia menambahkan, anggaran Rp 80 triliun yang diajukan pihaknya diperkirakan hanya mampu menjangkau sebanyak 5.000 desa dari target 23.000 desa dalam setahun.

"Kurang lebih hanya bisa menjangkau 5.000 desa dari 23.000 desa yang ditargetkan. Kita prioritaskan kemungkinan kita hanya bisa ambil sekitar 5-6 provinsi."