Program 'karpet merah' Bea Cukai bikin pelaku usaha semringah

Merdeka.com - Untuk menghindari regulasi berkelit di pintu masuk gerbang Indonesia. Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) mengaku mendukung penuh langkah pemerintah dalam memberikan 'karpet merah' kepada perusahaan besar dalam penerapan layanan berbasis manajemen resiko pada arus barang ekspor dan impor.

Ketua Umum APJP Made Dana tangkas mengklaim kebijakan 'karpet merah' ini memungkinkan dalam menghadapi resiko yang timbul sebelum sebuah kebijakan diterapkan. Apalagi, pengawasan barang impor di beberapa kementerian mampu memberikan prioritas atau tanpa birokrasi rumit.

"Jadi lebih memberikan kepastian sekaligus keuntungan bagi pelaku bisnis untuk mampu bersaing dengan adanya tantangan gejolak ekonomi global," ujar Made dalam acara workshop di Kantor pusat Bea cukai, Jakarta, Kamis (4/2).

Dia menegaskan kesulitan pelaku usaha sebagai importir kerap terjadi wilayah Pelabuhan. Dengan adanya program 'karpet merah' ini bisa menghindari adanya kelemahan di salah satu kementerian atau lembaga.

Ditambah, lanjut Made, pelaku-pelaku usaha kelas kakap ini meyakini adanya pelayanan serta keikutsertaan dalam program sebelumnya yaitu Authorized Economic Operator (AEO).

"Karena perusahaan jalur prioritas memiliki perlakuan berbeda dengan ditambahnya pelayanan ini, tanpa harus melewati cek fisik seperti jalur lainnya," kata dia.

Made mengakui kalau program-program pemerintah ini mampu meningkatkan daya saing dalam rantai pasok proses produksi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan program ini mampu memangkas efisiensi bagi para pelaku usaha. Menurut dia, masalah-masalah yang timbul seperti di pintu masuk impor melalui jalur laut masih menjadi tantangan.

"Kita bisa hindari seperti kasus dwelling time yang terjadi. Dengan program ini pelayanan dan fasilitas khusus dari kementerian. Stakeholder resiko tinggi akan mendapatkan pelayanan dan fasilitas lebih ketat," kata Heru.

Heru menambahkan program ini merupakan kelanjutan integrasi informasi melalui Indonesia National Single Window (INSW). Selain itu, pemerintah berencana menerapkan manajemen risiko tunggal pada tahun depan.

"Dengan perintah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, fasenya dilanjutkan tidak hanya sistemnya terintegrasi tapi management risiko atau dasar pengeluaran perizinan dan penilaian serta eksekusi izin 15 Kementerian Lembaga (K/L) harus diintegrasikan tujuannya supaya risiko yang melekat pada kegiatan ekspor impor tidak lagi diproses dikelola masing-masing kementerian akan dikelola bersama," pungkas dia. (mdk/sau)