Follow
Proposal PMN Bulog 3 lembar, DPR sindir seperti mau bangun masjid
Merdeka.com - Hari ini, Senin (26/1), Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar rapat panitia kerja (panja) dengan agenda keputusan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Perum Bulog menjadi perusahaan pelat merah pertama yang mempresentasikan program dari dana PMN Rp 3 triliun. Sayangnya proposal pengajuan PMN BUMN pangan ini dimentahkan Komisi VI.
Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir melihat Perum Bulog tidak bersungguh-sungguh memaksimalkan dana PMN. Padahal, suntikan modal pemerintah menjadi penting bagi Bulog untuk mendukung program swasembada pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama investasi? Menutup keterangannya, Puteri juga mengajak Australia untuk terus memperkuat kolaborasi dan kerja sama investasi di sejumlah sektor prioritas yang digencarkan Pemerintah Indonesia.
-
DPR bantu apa buat inflasi? 'Hingga November kemarin, kita bisa lihat kondisi inflasi kita tetap rendah di kisaran 2,86 persen. Hal tersebut tentu berkat kinerja pemerintah yang mampu memastikan ketersediaan pasokan, dan menjamin kelancaran distribusi pangan. Termasuk senantiasa menjalin sinergi yang erat bersama Bank Indonesia selaku otoritas moneter,' ucap Puteri.
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang DPR RI ingatkan ke BI? Puteri pun berharap BI bisa menambah dan memperluas lokasi penukaran uang supaya semakin mempermudah masyarakat untuk menjangkaunya.'Tahun ini memang sudah ada penambahan lokasi penukaran dibanding tahun sebelumnya yang masih berjumlah 5.066 titik. Karenanya, kami harap bisa terus diperluas. Terutama pada lokasi strategis yang menjadi pusat aktivitas masyarakat,' ujar Puteri.
"Ibu (Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat) PMN-nya kan Rp 3 triliun masak proposalnya tiga lembar kayak pembangunan masjid di belakang rumah saya," ujarnya di gedung DPR, Jakarta.
DPR kembali menyindir dengan mengatakan dana segar Rp 3 triliun lebih baik diberikan kepada perusahaan ritel swasta. "Lebih baik kasih ke Carrefour jadi kami tahu keuntungan dan kerugiannya," jelas dia.
Seperti diketahui, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015, pemerintah Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 35 BUMN sebesar Rp 48,01 triliun. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya
Selain Boy Thohir, ada pula PT Berau Coal Energy Tbk yang akan melaksanakan proses pertama pembangunan rumah rakyat di Kalimantan Timur.
Baca Selengkapnya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPerusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca Selengkapnya
Mufti Anam mencecar keras Menteri BUMN Erick Thohir terkait kinerja banyak perusahaan pelat merah
Baca Selengkapnya
Perusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca Selengkapnya
Prabowo Jawab Doa Politik PAN Soal Jatah Menteri di Kabinet: Orang Medan Bilang Masuk Itu Barang
Baca Selengkapnya
Pemerintah wajib menyediakan dana khusus untuk listrik desa.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 1 juta unit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dan 2 juta unit untuk masyarakat di pedesaan.
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI kekurangan pembiayaan untuk membangun RDF Plant dalam penyusunan APBD tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Tambahan anggaran itu akan dipakai untuk melakukan penguatan manajemen, fasilitas pendukung, membangun command center, hingga belanja pegawai.
Baca Selengkapnya
Merespons persetujuan itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengamini setiap catatan yang diberikan anggota legislatif.
Baca Selengkapnya