Follow
Proses awal pemangkasan izin migas ditarget selesai Januari
Merdeka.com - Proses pemangkasan perizinan eksplorasi minyak dan gas (migas) masih dijalankan pemerintah. Sesuai jadwal, seharusnya pemetaan masalah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi rampung akhir bulan ini.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar di Jakarta, Senin (20/1). Dia mengatakan pimpinan utama program pemangkasan izin ini adalah KemenPAN-RB. Sejauh ini, pihaknya belum memperoleh informasi terbaru soal pemetaan masalah itu.
"Saya sampai sekarang belum melihat petanya. Harapannya tentu jangan terlalu lama. Mereka seharusnya akhir bulan ini selesai," ujarnya.
-
Apa kendala pengembangan migas di Indonesia Timur? Namun, untuk kembangkan Indonesia timur perlu banyak inisiatif. Salah satunya dari sisi penyediaan infrastruktur. “Akses market juga penting, infrastruktur di timur berbeda dengan di Indonesia bagian barat. Kalau di barat sudah ada bahkan tersambung ke Singapura, ada juga ke Pulau Jawa. Sementara di timur sedikit infrastruktur, hanya dihubungkan oleh LNG. Sementara market juga belum ada, belum banyak industri di sana (Indonesia timur),“ paparnya.
-
Bagaimana cara pemerintah mempersulit urusan? Kedua, birokrasi rumit jika tidak disertai dengan uang. Ganjar mencontohkan, seseorang sulit menjadi PNS jika tidak memiliki orang dalam.'Mau urus apa, amplopnya ada enggak. Maka adagium kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah itu menjadi kewajaran,' ujar dia.
-
Apa alasan HKBP menolak izin tambang? Bersama ini kami dengan segala kerendahan hati menyatakan bahwa HKBP tidak akan melibatkan dirinya sebagai gereja untuk bertambang,' ungkap Ephorus HKBP, Robinson Butarbutar dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/6).
-
Kenapa pertambangan minyak di Tamiang gagal? Alhasil, bisnis tersebut tidak berjalan baik karena Tamiang bukan wilayah yang cocok untuk pertambangan.
-
Apa saja tantangan manajer proyek? 'Pekerjaan-pekerjaan ini sering kali menuntut multitasking yang berkelanjutan, tenggat waktu yang ketat, dan bertindak sebagai 'perantara' antara karyawan dan klien, yang semuanya dapat menyebabkan kelelahan,' jelas Wiens.
-
Mengapa distribusi pupuk subsidi sulit? Dalam dialog tersebut, Ganjar mengulas kendala distribusi pupuk bersubsidi dikarenakan masalah data masyarakat yang masih tumpang tindih, sehingga berpotensi mengalami kekeliruan. Dengan menggunakan KTP Sakti, persoalan tersebut diyakini dapat teratasi.
Pemangkasan izin migas ini tak hanya di level kementerian/lembaga, melainkan hingga kabupaten/kota. Pemerintah mengakui perizinan operator blok migas tumpang tindih dan terlalu lama.
KemenPAN-RB dari informasi yang diperoleh Mahendra, meminta bantuan Badan Pengawas Kebijakan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit perizinan. Sehingga bisa ditemukan, titik pengurusan mana saja yang seharusnya dihapus.
BKPM berharap audit itu cepat selesai. Soalnya iklim investasi sektor hulu migas akan membaik ketika pemangkasan izin dilakukan. Sulitnya mengurus izin eksplorasi disinyalir jadi penyebab target lifting pemerintah dalam APBN tak tercapai.
Paket kebijakan ekonomi pemerintah tahun lalu mencantumkan pula proses reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pemangkasan perizinan.
"BPKP beberapa bulan ini melihat pelaksanaan izin migas. Kami masih menunggu," kata Mahendra. (mdk/bim)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
SKK Migas memprediksi, penerimaan negara dari sektor hulu migas tahun ini akan berada di bawah target yang ditetapkan dalam APBN 2023.
Baca Selengkapnya
Penurunan realisasi lifting migas sebagai dampak adanya sejumlah kecelakaan kerja di awal tahun 2023.
Baca Selengkapnya
Realisasi lifting minyak bumi di semester I-2024 tidak mencapai target karena banjir di Blok Rokan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mendorong pengembangan migas non konvensional (MNK).
Baca Selengkapnya
Terjadi kondisi yang menimbulkan persaingan antara daerah.
Baca Selengkapnya
Luhut menerjunkan tim gugus tugas Kemenko Marves untuk mengidentifikasi masalah ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Masalah utama di bidang migas yang dihadapi adalah produksi minyak yang saat ini masih sangat rendah.
Baca Selengkapnya
Menteri Bahlil cabut 2.051 Izin Usaha Tambang (IUP) dan bongkar trik nakal pengusaha tambang.
Baca Selengkapnya
SKK Migas mencatat, ada sejumlah aspek yang membuat proyek Abadi Masela terhenti.
Baca Selengkapnya
Padahal, Bahlil mengungkapkan Indonesia memiliki cadangan energi terbarukan terbesar.
Baca Selengkapnya
Pemerintah telah menetapkan target produksi migas nasional sebesar 1 juta barel minyak per hari dan 12 ribu MMscfd gas pada 2030.
Baca Selengkapnya
Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca Selengkapnya