Follow
Proses Sertifikasi Jadi Tantangan dalam Pengembangan Industri Halal
Merdeka.com - Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut, masih terdapat tantangan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Salah satunya di bidang industri halal, di mana masih ditemukannya kendala dalam proses pendataan produk halal.
"Hal ini terjadi salah satunya karena kendala yang terdapat dalam proses sertifikasi halal serta tantangan dalam mengidentifikasi jenis produk tersebut," katanya saat menerima audiensi dari jajaran pimpinan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta, ditulis Selasa (27/4).
Dia menyampaikan produk halal bukan hanya makanan dan minuman saja, namun juga termasuk obat, kosmetik, dan fashion. Untuk itu, diperlukan penyempurnaan sistem pendataan agar seluruh produk ekspor Indonesia dapat terkodifikasi dengan baik.
-
Apa yang ditekankan Wapres Ma'ruf Amin di acara Merdeka Ekspor? Wapres Ma’aruf Amin menyebut kegiatan ekspor ini diharapkan dapat meningkatkan upaya hilirisasi di bidang pertanian.
-
Apa saja arahan Ma'ruf Amin soal ekonomi syariah? 'Pastikan ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu tema perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah,' kata dia.Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Kenapa Ma'ruf Amin ingin daerah kembangkan ekonomi syariah? Ma'ruf juga ingin pemerintah daerah dapat mengadopsi model ekonomi dan keuangan syariah yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.
-
Apa yang ingin Cak Imin evaluasi soal sertifikasi halal? 'Soal sertifikasi halal saya kira kita setuju bahwa kita akan evaluasi total, sehingga semuanya tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan,' kata Cak Imin di Mukernas MUI, Ancol, Jakarta, Jumat (1/12).
-
Kenapa sertifikat halal penting bagi industri makanan di Sumut? Keberadaan sertifikat halal sangat vital, terutama di negara dengan mayoritas penduduk Muslim, karena memastikan bahwa produk yang dikonsumsi tidak mengandung bahan-bahan haram.
-
Mengapa Wapres Maruf Amin mengajak kerja sama penguatan pangan? Wapres juga mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan di ASEAN untuk memberikan perhatian lebih pada kerja sama penguatan pangan, menguatkan kolaborasi dan menemukan solusi bersama terhadap ancaman, baik di sektor iklim, fluktuasi ekonomi maupun dampak perubahan sosial.
"Kodifikasi dan pencatatan ekspor produk halal Indonesia harus tuntas, sehingga Indonesia dapat tercatat sebagai negata pengekspor produk halal terbesar," ujar Wapres memberikan arahan.
Terkait keuangan syariah, Wapres menilai, penggabungan tiga Bank Milik Negara menjadi Bank Syariah Indonesia merupakan langkah yang baik. Oleh karena itu, ke depan dia menginginkan perluasan konversi bank syariah ini dapat memasuki ke ranah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sebab, potensi pendapatan bank daerah yang besar merupakan salah satu faktor pendorong tercapainya akselerasi perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
"Konversi berbagai BPD terutama yang besar menjadi bank syariah harus dapat diwujudkan. Saya ingin melihat pangsa pasar industri keuangan syariah meningkat dengan pesat," tutur Wapres.
Menutup arahannya, Wapres pun berpesan agar KNEKS dapat memantau dan mendorong percepatan pengoperasian Kawasan Industri Halal (KIH) dengan menjadi jembatan antara pelaku-pelaku bisnis syariah dengan KIH.
"Pekerjaan besar berikutnya adalah setelah ada kawasan itu, yaitu mengisi kawasan tersebut," ungkap Wapres.
"Saya ingin melihat KIH bertambah banyak dan bisa beroperasi. Bukan hanya ada, tapi juga bisa beroperasi," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca Selengkapnya
Teten khawatir banyak UMKM yang tidak dapat mempunyai sertifikat halal dalam waktu yang ditetapkan itu.
Baca Selengkapnya
Dia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca Selengkapnya
kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional diperkirakan akan mencapai USD10 miliar setara Rp155,52 triliun atau 1,5 persen PDB nas
Baca Selengkapnya
Pelaku UMKM memiliki tenggat waktu hingga Oktober 2026 untuk memproses sertifikat halal pada produk usahanya.
Baca Selengkapnya
Literasi dan inklusi keuangan syariah dapat meningkat lebih pesat dengan Islamic ecosystem (ekosistem halal) yang lebih kuat.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin memberi sanjungan kepada BSI karena mampu menggelar pameran ekonomi dan industri syariah terbesar.
Baca Selengkapnya
Menurut Zulhas, kebijakan ini diterapkan demi konsumen di Indonesia. Mereka berhak mendapatkan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga aman dan sehat.
Baca Selengkapnya
Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi kiblat bagi inovasi pengembangan ekonomi syariah di masa depan.
Baca Selengkapnya
Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mewaspadai negara-negara lain yang mengincar pasar konsumen muslim Indonesia untuk memasarkan produk halal mereka.
Baca Selengkapnya
Menurut Wapres Maruf Amin, ini bisa menjadi ajang untuk memperkuat jaringan dan kolaborasi antara pelaku usaha di berbagai daerah.
Baca Selengkapnya
Oleh karena itu, menurutnya sertifikasi halal pada produk UMKM di Indonesia sangatlah penting.
Baca Selengkapnya