Proyek 35 ribu MW lamban, Menteri ESDM salahkan PLN
Merdeka.com - Menteri ESDM Sudirman Said menyalahkan PT Perusahaan Listrik Negara atas kelambanan proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. Sebab, perusahaan setrum negara itu tak kunjung menyelesaikan revisi rencana kerja dan membatalkan lelang sejumlah proyek pembangkit listrik.
"Kami sudah beri surat, sudah beri deadline. Kalau tidak dilaksanakan, ya kami tempuh jalan lain," tegas Sudirman di kantornya, Jakarta, Rabu (18/5).
Kementerian ESDM mengultimatum PLN untuk menyerahkan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) selambatnya akhir Mei. Itu lewat lima bulan dari target awal, Januari lalu.
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Bagaimana Pertamina memastikan proyek selesai tepat waktu? 'Pakta Integritas ini adalah langkah yang baik, Kejaksaan RI akan fokus pada tugasnya mengawal penyelesaian pembangunan PSN. Kita tahu pentingnya PSN ini, mari kita kawal penyelesaiannya, kita harus berupaya proses PSN Terminal LPG Bima dan Kupang dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, karena manfaatnya sangat luar biasa bagi masyarakat,' tutur Katarina.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Apa yang dilakukan Jakarta Electric PLN? Jakarta Electric PLN berhasil menang dengan skor 3-2.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas program Listrik Desa? Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) menjadi pengawal utama dari target menerangi Indonesia ini.
-
Mengapa program Listrik Desa diluncurkan? Keinginan itu dimulai dari Bantul pada Mei 2015, Pemerintah mencanangkan program pembangkit listrik 35.000 MW melengkapi 7.000 MW yang sudah dibuat pemerintah sebelumnya.
Imbas keterlambatan tersebut, lelang pembangkit listrik 35 gigawatt tahap kedua batal dilaksanakan pada Maret lalu. Ini mengancam jadwal pengerjaan megaproyek secara keseluruhan.
"Saya nggak bisa jelaskan, wong yang nggak ngasih-ngasih RUPTL kan PLN. Kami regulator, kami beri tahu konsekuensinya. Terus terang ini sudah kelamaan. Konsekuensi dari kelambanan ini panjang. Ini bukan sekedar comply dari menyerahkan dokumen, tapi ikutan dari kelambanan ini jadi ke mana-mana."
Di luar itu, Sudirman juga memertanyakan keputusan PLN membatalkan lelang PLTU Jawa V dengan kapasitas 2x1.000 megawatt. Akibatnya, proyek pembangkit terbesar atau setara PLTU Batang terancam tak bisa dioperasikan pada 2019.
"Saya belum mendapat penjelasan, nanti saya tanya. Tapi setiap pembatalan yang berlangsung tiba-tiba tanpa penjelasan memadai selalu memancing pertanyaan," ucap Sudirman.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah saat ini ingin agar masa pemerintahan berikutnya tak lagi kerepotan dalam menyusun regulasi terkait energi hijau.
Baca SelengkapnyaPLN baru menemukan penyebab minor seperti tower yang berdekatan dengan pohon, jamperan yang terputus dan lainnya.
Baca SelengkapnyaAda 1,5 juta warga terdampak dari mati listrik total di Sumatera sejak Rabu 2 Juni.
Baca SelengkapnyaPemadaman listrik sangat berdampak pada aktivitas perekonomian warga termasuk para pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaPLN akan memperbanyak tindakan preventif gangguan dengan mengerahkan seluruh personel
Baca SelengkapnyaRealisasi program insentif kendaraan listrik, baik mobil listrik maupun motor listrik belum maksimal.
Baca SelengkapnyaPer hari ini, aliran listrik di Jambi sudah pulih 100 persen sejak hari Rabu (05/6) sekitar pukul 23:50 WIB malam hari.
Baca SelengkapnyaSatgas akan mulai rapat perdana pada Senin (4/11) untuk menentukan formulasi skema subsidi.
Baca SelengkapnyaPembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi masih jauh dari target.
Baca Selengkapnya