Follow
Proyek air minum Umbulan, kontrak kerja sama ditarget Juli 2016
Merdeka.com - Pemerintah menargetkan kerja sama pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Umbulan, Jawa Timur, dapat ditandatangi pada Juli mendatang. Untuk itu, dua kendala harus segera diatasi.
Hal ini diungkapkan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bidang Keterpaduan Pembangunan Danis Sumadilaga, usai Rapat Koordinasi Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Jakarta, Rabu (22/6).
"Umbulan diharapkan tanda tangan kontrak 24 Juli."
-
Kapan proyek ini akan berlangsung? Proyek tersebut bertujuan untuk menyempurnakan dan memperkuat sistem dan kebijakan K3 di Indonesia dalam bentuk technical assistance atau bantuan teknis dari pihak KOSHA, dan akan berlangsung selama 3 tahun, yakni dari tahun 2024 sampai tahun 2026.
-
Siapa yang menandatangani MoU kerja sama? Penandatangan MoU dilakukan oleh Direktur Utama PT Indonesia Comnets Plus, Ari Rahmat Indra Cahyadi dengan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya, disaksikan oleh Nokia Asia Paific Enterprise Lead, Stuart Hendry di Mobile World Congress, Barcelona, hari ini.
-
Siapa yang menandatangani perjanjian kerja sama? Pada akhir acara penandatangan Nota Kesepahaman serta Perjanjian Kerjasama ditandatanganisecara langsung oleh Dekan FH UMY dan Ketua PTUN Yogyakarta.
-
Kapan MoU dan Perjanjian Kerja Sama ditandatangani? Kamis (28/12) telah dilaksanakan Penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama antara Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di PTUN Yogyakarta.
-
Siapa yang menandatangani MoU tersebut? Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto bersama Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergi Program Kelautan dan Perikanan serta Agraria/Pertanahan dan Tata Ruang.
-
Siapa yang tandatangani MoU baru? Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (as Amended) oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny William PSM di Jakarta pada Jumat (25/8).
Adapun dua kendala mengadang diantaranya persetujuan DPRD terkait kerja sama pemerintah provinsi dengan swasta.
"Ini sedang menunggu legal opinion dari kejaksaan, akhir Juni ini sudah bisa."
Kendala lain perihal persetujuan Kementerian Keuangan terkait pemberikan dukungan dana tunai infrastruktur atau viability gap fund (VGF).
Danis berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ikut terlibat dalam menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Kami ada solusi termasuk penghitungan kembali distribusinya antara domestik dan industri, lalu pembiayaan jaringan distribusi dan hilirnya." (mdk/yud)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono harus semakin intensif melakukan peninjauan pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Dengan alokasi dana yang lebih besar, Ardiansyah yakin sejumlah proyek pembangunan strategis dapat terealisasi dengan cepat.
Baca Selengkapnya
Proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei saat ini tengah dalam proses perencanaan, dengan menyusun basic design dan masuk studi kelayakan atau feasibility study (FS).
Baca Selengkapnya
Untuk tol dari Balikpapan menuju IKN, ditargetkan dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024.
Baca Selengkapnya
Pengerjaan proyek Tol JORR Layang Cikunir-Ulujami dimulai tahun depan.
Baca Selengkapnya
Selain itu, Kementerian Keuangan saat ini juga tengah membantu penyiapan 3 Proyek KPBU SPAM melalui fasilitas PDF.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.
Baca Selengkapnya