Proyek Ibu Kota Baru Tetap Masuk Anggaran Tahun 2021
Merdeka.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan rencana pembangunan dan pengembangan transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) belum mengalami perubahan. Meski dasar hukum pemindahan ibu kota belum ada, namun pihaknya tetap memasukkan rencana pembangunan transportasi di anggaran belanja Kementerian tahun 2021 sebagai persiapan.
"Ibu kota baru memang secara legal belum ada dasar hukumnya, tapi sebagai Kementerian/Lembaga, harus ada persiapan, hanya terbatas perencanaan," ujar Menhub Budi dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (23/6).
Jika hingga 2021 belum ada dasar hukum pemindahan ibu kota, maka anggaran untuk transportasi di sana bisa saja berubah. Adapun di dalam Raker bersama Komisi V DPR, Menhub Budi menyebutkan, pembangunan dan pengembangan bandara APT Pranoto-Samarinda masih tetap masuk ke dalam proyek prioritas Kemenhub.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Apa yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub? 'Kami menerima laporan kasus dugaan penistaan agama terlapornya saudara AK di laporan polisi tersebut,' kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/5).
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa yang akan dievaluasi Kemenhub? Tujuannya, agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. Nantinya, tim investigasi internal akan mengevaluasi kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta dan bagaimana kaitannya dengan pola pengasuhan.
-
Di mana Pejabat Kemenhub bertugas? Sementara itu Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membebastugaskan sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU) Wilayah X Merauke, Papua Selatan.
-
Siapa yang memimpin pembangunan kota? Tim arkeolog mengumumkan mereka menemukan kota yang tersembunyi di bawah pasir dengan usia sekitar 3.000 tahun yang berasal dari masa pemerintahan firaun Amenhotep III, dan digunakan oleh Tutankhamun juga Ay.
Pengembangan bandara tersebut menelan biaya Rp113,96 miliar. Lalu, Kemenhub juga memprioritaskan pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas pendukungnya dengan nilai Rp992,99 miliar.
Sebelumnya, pada tahun 2019, Kemenhub telah memiliki desain transportasi ibu kota baru. Di tahap awal, moda yang akan dikembangkan ialah bus. Kemudian, pemerintah juga berencana mengadopsi konsep ART, yang merupakan sistem angkutan massal berbasis smart mobility seperti di China.
Kemudian pada Februari, Budi menyatakan ada beberapa negara yang berminat investasi di proyek transportasi ibu kota baru, yaitu Korea Selatan, Jepang dan China. Khusus bandara, pembangunannya akan dikerjasamakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Pemindahan PNS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo optimistis roadmap pemindahan ASN/PNS ke Ibu Kota baru di Kalimantan akan berjalan sesuai rencana, yaitu pada tahun 2024 mendatang.
Meskipun pandemi Corona masih menyelimuti Tanah Air, namun pengerjaan proyek Ibu Kota baru masih terus dilakukan. Bahkan beberapa waktu lalu, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa masterplan proyek ibu kota baru akan segera dirampungkan.
"Di sisi lain, kami telah siapkan roadmap rencana pemindahan ASN ke Kementerian/Lembaga di ibu kota baru nanti, yang saya cukup optimis 2024 nanti bakal terlaksana dengan berbagai tantangan dan masalah di tengah pandemi," ujar Tjahjo dalam diskusi virtual, Senin (22/6).
Tjahjo melanjutkan, kondisi yang dihadapi Indonesia kali ini berbeda dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Pandemi menyadarkan, ada banyak hal yang harus ditata ulang agar lebih efektif dan efisien.
Misalnya, birokrasi yang berbelit. KemenPAN-RB terus mendorong penyederhanaan birokrasi untuk memudahkan dan mempercepat perizinan agar investasi dan pertumbuhan ekonomi baik di pusat dan daerah berjalan dengan baik.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia diperlukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.
Baca SelengkapnyaDasco menerangkan, saat ini Prabowo masih sibuk mengkaji Keppres terkait penyusunan kementerian.
Baca SelengkapnyaOtorita IKN menyatakan keberlanjutan proyek ibu kota baru tersebut bakal tetap diteruskan.
Baca Selengkapnyaresiden akan menandatangani kepres pemindahan ibu kota jika infrastruktur di IKN sudah terbangun dengan baik.
Baca SelengkapnyaMensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca SelengkapnyaPemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara hanya memindahkan fungsi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaErick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.
Baca SelengkapnyaKeberlanjutan pembangunan IKN merupakan program Non Quick-Win.
Baca SelengkapnyaKepada pemerintahan selanjutnya Budi meminta untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan dan memperbaiki yang belum baik.
Baca SelengkapnyaMoeldoko sebut Pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang memiliki transisi yang sejalan (in line) dengan pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaHanya saja, secara jadwal perlu dilakukan penyesuaian lantaran pemerintahan Prabowo tak ingin melewatkan proyek strategis nasional (PSN) lainnya.
Baca Selengkapnya