Follow
Proyek Jokowi bangun 1 juta rumah terbentur kekurangan dana Rp 40 T
Merdeka.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengaku tengah kekurangan dana puluhan triliun untuk realisasi program pemerintah Jokowi-JK pembangunan 1 juta rumah tiap tahun. Kebutuhan dana untuk program ini ditaksir sekitar Rp 58 triliun.
"Kurang dananya sekitar Rp 40 triliun. Tersedia dana sekarang total ada Rp 18,9 triliun untuk memenuhi 1 juta rumah," kata Basuki, di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (20/1).
Basuki mengatakan dana yang dimiliki pemerintah berasal dari APBN sebesar Rp 8,1 triliun. Untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebesar Rp 5,4 triliun, Perumnas sebesar Rp 500 miliar, dan BPJS Ketenagakerjaan Rp 2,5 triliun.
-
Siapa pemilik rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah sederhana itu milik Wiroredjo dan Sani, yang tak lain merupakan kakek dan nenek Presiden Jokowi.
-
Seperti apa kondisi rumah masa kecil Pak Jokowi? Rumah itu benar-benar terjaga keasliannya. Tak bisa dipungkiri beberapa bagian kayu sudah tampak keropos dan mengalami sedikit renovasi. Namun hal itu tak menghilangkan kesan klasik dari bangunan tersebut.
-
Dimana anak buah Jokowi minta anggaran? Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR.
-
Di mana rumah masa kecil Pak Jokowi berada? Presiden Joko Widodo menghabiskan masa kecilnya di beberapa rumah yang ia tempati bersama keluarganya. Salah satunya rumah masa kecilnya yang berada di Dusun Gumukrejo, Desa Giriroto, Kecamatan Ngemplak, Boyolali.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
Program pembangunan 1 juta rumah itu akan dibagi 3 tipe. Termasuk, pembangunan rusun sebanyak 20.000 unit.
"Dari MBR bisa dibangun sekitar 603.000 rumah, sedangkan dari REI bisa membangun 250.000 rumah, dan dari masyarakat atau PPS itu sekitar 146.000 rumah," ujar Basuki.
Basuki menuturkan, pihaknya akan mencari dana tambahan seperti bantuan dari lembaga pembiayaan semisal Sarana Multigriya Financial (SMF), International Finance Cooperation (IFC), World Bank, dan ADB. "Kita minta kontribusinya untuk bisa support program ini," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Perumahan tersebut sangat tidak terurus. Mayoritas bangunan rumah-rumah itu hancur karena tidak berpenghuni.
Baca Selengkapnya
Rumah warga dibongkar dalam proyek pembangunan jalan provinsi di IKN.
Baca Selengkapnya
Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Banyak rumah di kompleks tersebut sangat tidak terurus. Tak sedikit bangunan yang hancur karena tidak berpenghuni.
Baca Selengkapnya
Jokowi tetap optimistis target investasi di IKN dapat tercapai pada tahun 2024.
Baca Selengkapnya
Hashim membantah kabar pembangunan tiga juta rumah itu dalam waktu satu periode atau lima tahun.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil.
Baca Selengkapnya
Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Pemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca Selengkapnya
Pengadaan lahan, biaya konstruksi, hingga pembiayaan yang dianggap belum optimal, jadi kontribusi tingginya harga rumah.
Baca Selengkapnya
Anggaran belanja pemerintah dinilai belum berkualitas.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya