Proyek kelistrikan paling terdampak kebijakan pengurangan impor

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK akan mengerem impor bahan baku dan barang modal untuk infrastruktur. Ini dilakukan untuk memperbaiki defisit neraca berjalan yang saat ini sudah cukup dalam. Namun, kebijakan ini mengakibatkan proyek infrastruktur khususnya di bidang kelistrikan akan tertunda.

Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utamo mengatakan, yang terkena dampak paling besar dari kebijakan ini memang proyek-proyek kelistrikan. Namun dia meyakini tidak ada proyek yang dibatalkan akibat kebijakan ini.

"Kami sih mikirnya yang di kelistrikan, kita mau lihat teman-teman Kementerian Keuangan kan sudah kita sampaikan, bagaimana kebijakan mengurangi impor, mungkin dari perpajakan, fiskalnya, atau dari proyek-proyeknya yang kita lihat. Kita kaji daerah mana yang sudah over supply, mau enggak mau kita rescheduling-lah, tapi tidak batal," ujar dia di Hotel Veranda, Jakarta, Selasa (21/8).

Menurut Wahyu, hampir seluruh proyek kelistrikan memang mengandung komponen impor yang besar. Namun pemerintah masih akan melihat mana proyek yang mendesak dan mana yang masih bisa ditunda.

"Kita lihat beberapa aspek misalnya sekarang untuk dapat pinjaman pembangunan, konstruksi, (PLTU) batubara kan agak susah sekarang, jadi kita lihat lah. Listrik semua besar, tinggal kita lihat saja demand-nya berlebih, lalu kalau batubara agak susah mendapat financing," kata dia.

Wahyu juga menyatakan keputusan terkait proyek ini akan disesuaikan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun depan.

"Tergantung RUPTL-nya. Ya nanti kita tinggal lihat saja RUPTL-nya bagaimana. Ada yang mau di-rechedule, kan biasanya gitu, RUPTL nanti tahun depan, itu yang harus kita lihat," tandas dia.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com