Proyek kereta cepat, Kemenhub nilai butuh campur tangan pemerintah

Merdeka.com - Pada umumnya, pembangunan kereta cepat di dunia membutuhkan keterlibatan pemerintah. Baik itu penyertaan modal maupun pemberian jaminan.

Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Senin (7/12).

Jika tak ada keterlibatan pemerintah, proyek kereta cepat berpotensi mangkrak. "Di Taiwan, ternyata bangkrut."

Terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, dia meminta pembentukan badan usaha. Ini untuk memastikan proyek tersebut tak berhenti di tengah jalan lantaran kekurangan modal.

"Badan usaha ini harus dibentuk terlebih dahulu modal disetor. Mereka belum memenuhi nilainya badan usaha harus mempunyai uang yang dilaporkan ke kami. Bukan dalam bentuk tanah dan lainnya. Itu masih proses," ujarnya.

Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman banyak negara, operator kereta cepat membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk mencapai titik impas.

"Hitungan bukunya 25 tahun baru balik modal. Bayangin 25 tahun ya rugi terus. Itu kalau demand sesuai. Karena modalnya besar sekali untuk biaya operasi dan sebagainya."