Follow
Proyek kereta cepat, Kemenhub nilai butuh campur tangan pemerintah
Merdeka.com - Pada umumnya, pembangunan kereta cepat di dunia membutuhkan keterlibatan pemerintah. Baik itu penyertaan modal maupun pemberian jaminan.
Demikian diungkapkan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko, Jakarta, Senin (7/12).
Jika tak ada keterlibatan pemerintah, proyek kereta cepat berpotensi mangkrak. "Di Taiwan, ternyata bangkrut."
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Apa yang membuat kereta api tidak bisa beroperasi? 'Jadi banjir genangi rel, kereta belum bisa beroperasi. Sebab, gerbong kereta ditarik lokomotif yang dibawahnya ada fraksi penggerak motor. Jika itu kereta dioperasikan dalam keadaan banjir menjadi rusak,' kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis (14/3).
-
Apa yang menyebabkan kerugian negara di proyek KA Besitang-Langsa? Akibat perbuatan para tersangka, terdapat kerusakan parah di beberapa lokasi sehingga jalur kereta api tidak dapat difungsikan.
-
Siapa yang memproduksi Kereta Cepat Jakarta Bandung? Adapun kereta yang digunakan adalah produksi dari China, yakni CR400AF.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Mengapa perjalanan kereta terlambat? Banjir merendam rel kereta api antara Stasiun Kebayoran- Stasiun Pondok Ranji imbas hujan yang terjadi sejak siang tadi, Sabtu (6/7). Akibatnya, perjalanan kereta Commuter Line menjadi terlambat.
Terkait kereta cepat Jakarta-Bandung, dia meminta pembentukan badan usaha. Ini untuk memastikan proyek tersebut tak berhenti di tengah jalan lantaran kekurangan modal.
"Badan usaha ini harus dibentuk terlebih dahulu modal disetor. Mereka belum memenuhi nilainya badan usaha harus mempunyai uang yang dilaporkan ke kami. Bukan dalam bentuk tanah dan lainnya. Itu masih proses," ujarnya.
Dia menambahkan, berdasarkan pengalaman banyak negara, operator kereta cepat membutuhkan waktu hingga 25 tahun untuk mencapai titik impas.
"Hitungan bukunya 25 tahun baru balik modal. Bayangin 25 tahun ya rugi terus. Itu kalau demand sesuai. Karena modalnya besar sekali untuk biaya operasi dan sebagainya."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca Selengkapnya
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca Selengkapnya
Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi kelayakan atau feasibility study untuk memastikan apakah proyek ini dapat membawa manfaat untuk rakyat.
Baca Selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta masyarakat tidak khawatir APBN jadi jaminan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Baca Selengkapnya
Menko AHY tidak menjawab secara gamblang terkait kelanjutan pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menegaskan agar pemerintah tidak alergi terhadap berbagai macam kritik
Baca Selengkapnya
Perlu dicatat, yang dihapus oleh pemerintah adalah proyek Kereta Semi Cepat dengan kecepatan maksimal hingga 160 km per jam.
Baca Selengkapnya
Pemerintah mencoret proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dari Program Strategis Nasional (PSN) 2024.
Baca Selengkapnya
Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca Selengkapnya
KA cepat dialiri arus listrik sebesar 27,5 kilovolt (kV) yang akan menjadi sumber penggerak melalui media pantograf yang terdapat di bagian atas kereta.
Baca Selengkapnya
Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dikeluarkan dari PSN lantaran tidak ada kemajuan atau progres yang berarti.
Baca Selengkapnya
Dwiyana melanjutkan, hingga saat ini juga belum ada tahap studi kelayakan.
Baca Selengkapnya