Follow
Proyek mangkrak, Menkeu sebut pemerintah dan swasta berebut jadi bos
Merdeka.com - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui public private partnership atau kerja sama pemerintah dan swasta merupakan skema ideal untuk pembangunan infrastruktur. Namun, faktanya, skema itu masih sulit dijalankan.
"Susahnya karena publik (pemerintah) dan privat (swasta) sama-sama mau jadi bos. Pada akhirnya proyek tidak jalan," ucap Bambang saat menjadi panelis konferensi internasional bertajuk "Future of Asia's Finance: Financing for Development 2015" di Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (2/9).
Akibatnya, kata Bambang, megaproyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt baru bisa diluncurkan saat ini setelah tertunda tiga tahun.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Mengapa Menko Perekonomian mendorong pengembangan infrastruktur? Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Bagaimana Indef melihat proyek IKN di era Prabowo-Gibran? Seolah-olah hidup segan mati tak mau.
-
Kenapa PPP mengikuti bimtek? 'Kader PPP banyak sekali mendapat ilmu, tentang pencerahan dalam menghadapi Pemilu agar bisa diselesaikan dengan baik. Lalu, kader juga mendapat tausiyah kebenaran dari yang mulia (Ketua MK), yaitu ditekankan bahwa keadilan harus berangkat dari hati dan kejujuran,' tutur Muhamad Mardiono, di lokasi, Senin, 7 Agustus 2023.
Dia berharap, megaproyek itu berjalan lancar sehingga bisa menjadi acuan untuk proyek infrastruktur selanjutnya.
"Makanya saya mau melatih ini, karena pembangunan infrastruktur dengan skema PPP itu idenya sangat bagus. Saking bagusnya sampai sulit dilaksanakan. Jadi sebenarnya tidak perlu bagus-bagus asal jalan," katanya.
Selain Bambang, konferensi itu juga dihadiri Direktur Pelaksana Dana Moneter International Christine Lagarde dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
HPT merupakan skema pengelolaan untuk mengoptimalisasi aset infrastruktur barang milik negara (BMN), dan/atau aset BUMN.
Baca Selengkapnya
Proyek Tol Getaci sendiri ditawarkan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) solicited.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, harga jasa konstruksi BUMN lebih mahal ketimbang swasta.
Baca Selengkapnya
Mahfud Akan Perbaiki BUMN Bermasalah: Banyak Korupsi Itu
Baca Selengkapnya
Pasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.
Baca Selengkapnya
Anies heran selalu mendapatkan pertanyaan tentang proyek IKN
Baca Selengkapnya
Ganjar juga menyinggung mandeknya pertumbuhan ekonomi maritim selama 10 tahun terakhir, karena pemerintah tidak serius
Baca Selengkapnya
Bukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.
Baca Selengkapnya
Jokowi berpesan kepada Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) tidak mementingkan menang proyek tapi malah menurunkan kualitas infrastruktur.
Baca Selengkapnya
Dinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca Selengkapnya
Realisasi ini meningkat sebesar 99,96 persen (yoy) dibandingkan dengan realisasi Januari tahun sebelumnya.
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya