Proyek PLTU Batang tunggu revisi aturan pengadaan lahan rampung

Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil masih menunggu penyelesaian revisi Peraturan Presiden nomor nomor 71 tahun 2012 tentang pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Sebab, revisi Perpres tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah kapasitas 2x1.000 megawatt (MW).

Saat ini, proyek tenaga listrik itu masih terkendala lahan lantaran adanya spekulan yang membuat harga tanah di wilayah tersebut tinggi.

"Mudah-mudahan jalan. Itu target pertama kita. Itu tugas pertama (Dirut PLN) Sofyan Basir," ujar Sofyan yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (2/2).

Sofyan menuturkan, proyek PLTU Batang akan kembali dimulai Maret 2015. Menteri BUMN Rini Soemarno dan direksi PLN masih mempunyai tugas membebaskan lahan seluas 19 hektar untuk jalankan proyek tersebut.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menjanjikan segera merampungkan pembebasan lahan untuk PLTU Batang. Ditargetkan, pembebasan lahan bisa rampung dalam waktu 6 bulan.

"Ya tidak lebih dari 6 bulan ini," kata Ferry di Komplek Istana Wakil Presiden, Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (12/12).

Ferry tidak menampik, persoalan PLTU Batang yang paling alot adalah pembebasan lahan. Oleh sebab itu, proses yang akan dijalankan merupakan proses berulang.

"Itu cuma tinggal pengulangan prosesnya, nyangkutnya di situ saja. Mereka tahu ini suatu yang dibutuhkan," ucap Ferry.

Politikus Partai Nasdem ini menyadari Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum tidak bisa menjadi senjata pamungkas.

Proses pendekatan secara persuasif justru dinilai lebih efektif menyelesaikan persoalan pembebasan tanah yang sudah berlarut-larut. (mdk/noe)