Proyek tol atas laut Pantura janji manis Dahlan di tahun pemilu?

Merdeka.com - Tahun ini, rakyat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi untuk memilih wakilnya di parlemen serta juga sang pemimpin negara atau presiden. Para elit negara beramai-ramai berkampanye obral janji demi mendapat dukungan masyarakat.

Bukan rahasia umum lagi jika para politisi di negara ini sering lupa pada janjinya pada rakyat saat telah terpilih dan memangku kekuasaan. Lebih parahnya para pemimpin negara ini menggunakan kekuasaannya untuk menyelewengkan uang negara atau korupsi.

Entah kebetulan atau tidak, menteri yang juga peserta konvensi dari Partai Demokrat , Dahlan Iskan mengumbar janji pembangunan mega proyek jalan tol di atas laut Pantura. Proyek yang tercetus sejak akhir tahun lalu itu mulai gencar dipromosikan lagi oleh Dahlan saat ini.

Berita terkait Pemilu bisa dibaca di Liputan6.com

Dahlan, usai bertemu bos 19 BUMN peserta konsorsium proyek ini, langsung sesumbar bahwa proyek yang membentang dari Jakarta hingga Surabaya tersebut menjadi jawaban atas bobroknya infrastruktur Indonesia. Menurutnya, proyek ini lebih menguntungkan dan efisien dibandingkan proyek tol Trans Jawa yang berada di daratan.

Dahlan mencontohkan, proyek tol Trans Jawa walau sudah berjalan lima tahun namun tak juga kunjung jelas kapan penyelesaiannya. Sedangkan, Dahlan berani menjamin bahwa proyek tol atas laut Pantura akan selesai dalam waktu tiga tahun atau pada 2017.

Keyakinan ini muncul setelah Dahlan mendapat laporan dari para bos BUMN itu bahwa uji kelaikan salah satu ruas tol Pantura yakni Semarang-Surabaya memungkinkan. "Tol atas laut studi tahap satu sudah dipresentasikan. Feasible karena akan dikombinasikan dengan kawasan industri. Semarang-Surabaya 300 Km. Separoh di atas laut, itu di Tuban, Lamongan," ucap Dahlan.

Anggota perbankan peserta konsorsium itu juga telah memberi lampu hijau untuk mendanai pembangunan ruas tol yang diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 50 triliun.

Sejumlah pengamat menilai proyek Dahlan ini terlalu ambisius dan tidak menguntungkan. Akan lebih baik jika Dahlan menggenjot kinerja anak buahnya yakni PT KAI sebagai solusi dari permasalahan transportasi di jalur Pantura.

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eni Sri Hartati mengatakan rencana pembangunan tol atas laut Pantura tersebut belum terintegrasi dengan baik. Dahlan dinilai asal-asalan tanpa ada perencanaan komprehensif dari segala aspek.

"Tidak terintegrasi. Sebaik apapun tujuan dalam mengelola itu jangan asal asalan, ini asal mau dan asal ingin saja. Kalau tidak komprehensif nanti partial. Tidak ada kepastian. Intinya tidak ada perencanaan komprehensif," katanya.

Sementara, Direktur Institut Studi Transportasi, Darmaningtyas, menilai proyek tol atas laut Pantura justru kurang relevan dengan kepentingan yang ada yaitu memperlancar arus distribusi barang sekaligus memfasilitasi mobilitas manusia.

"Saya kira dari segi ekonomis ya tidak ekonomis, dari segi relevansi kepentingannya juga kurang relevan," ujar Darmaningtyas saat berbincang dengan merdeka.com.

Darmaningtyas mengatakan, kepentingan utama selain memperlancar arus barang adalah mengurangi beban jalur Pantai Utara (Pantura). Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan beberapa sarana seperti jalur ganda kereta yang resmi beroperasi tahun depan.

"Tahun 2014 itu kan jalur ganda Jakarta-Surabaya sudah dioperasikan. Kalau itu sudah beroperasi, maka dengan sendiri akan mengurangi beban Pantura yang sangat signifikan," kata Darmaningtyas.

Selain itu, terang dia, kelancaran arus barang juga dapat dilakukan dengan mengoptimalkan tiga pelabuhan besar di Jawa yaitu Tanjung Perak, Tanjung Mas, dan Tanjung Priok. "Tiga pelabuhan ini kan sebetulnya pelabuhan bagus semua. Tinggal dioptimalkan saja," terang dia.

Lebih lanjut, Darmaningtyas mengungkapkan, kehadiran tol atas laut Jakarta-Surabaya tidak diperlukan jika jalur ganda dan pelabuhan benar-benar dimanfaatkan secara optimal. "Jadi sebetulnya untuk apa tol di atas laut itu," pungkas dia.

Jadi apakah proyek ini hanya sebatas janji manis semata? Mengingat saat ini kepopuleran atau elektabilitas partai pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu tengah tenggelam akibat sejumlah kasus korupsi yang membelit elit partainya.