Proyek Tol BOOR Ambruk, Kontraktor Terancam Sanksi Pencabutan Izin Usaha
Merdeka.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memberikan sanksi kepada kontraktor atas kejadian runtuhnya material cor Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) di Kota Bogor. Sanksi ini diberikan apabila dalam kejadian tersebut ditemukan kegagalan konstruksi.
Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT), Kementerian PUPR, Danang Parikesit mengatakan, sanksi yang didapatkan insinyur berupa pencabutan izin profesi. Ini diberikan apabila insinyur tersebut terbukti tidak menyusun metodelogi pembangunan dengan benar.
Kemudian bagi kontraktor sendiri apabila ditemukan ada suatu kelalaian dalam kontruksi pembangunan akan diberikan surat peringatan hingga pencabutan pengusahaan jalan tol. Di mana badan usaha jalan tol yang bersangkutan yakni PT Jasa Marga (Persero) melalui anak usahanya PT Marga Sarana Jabar.
-
Bagaimana Kementerian PUPR membangun tol IKN? Saat ini, Kementerian PUPR sedang melakukan pembangunan di tiga seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung 7,3 km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
-
Siapa yang terkena sanksi putusan DKPP? 'Komisioner KPU sebagaimana kami pahami saat ini ya sepertinya dikenai sanksi karena adanya dianggap melakukan kesalahan teknis bukan pelanggaran yang substansif,' ujar dia.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Siapa yang mengeluarkan hukuman PSIS? Hukuman bertanding tanpa penonton dikeluarkan langsung oleh PSSI selaku induk sepak bola Indonesia.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
"Kalau domain konstruksi itu di Ditjen Bina Konstruksi itu menerbitkan sanksi kepada kontraktor yang tidak sesuai aturan keselamatan konstruksi," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (11/7).
Akan tetapi, pihaknya tak ingin terburu-buru untuk memberikan sanksi tersebut. Sebab, untuk memberikan sanksi-sanksi tersebut harus menunggu investigasi yang dilakukan para Komite Keselamatan Konstruksi (K2) dan Komite Keselamatan Jalan dan Jembatan (KKJJT).
"Kemudian komiter KKJJT kalau terjadi kegagalan konstruksi datang melakukan penelitian mengenai sebab kejadian, kemudian pengelolaan selanjutnya seperti apa," pungkasnya.
Sebelumnya, kepala tiang Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang berada di Jalan Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Kota Bogor, ambruk pada Rabu (10/7/2019) dini hari. Akibat kejadian tersebut Jalan Soleh Iskandar ditutup sementara.
Informasi yang didapat di lapangan, kecelakaan itu terjadi saat para pekerja sedang melakukan pengecoran tiang pancang proyek tol layang Lingkar Luar Bogor sesi 3A. Di mana tiang tersebut terdapat bracket tember yang fungsinya sebagai penyangga plat yang akan dicor.
Namun, pada saat pekerja memasukkan cor ke dalam kepala tiang pancang tersebut, tiang bracket terlepas dan jatuh sehingga seluruh material cor dan bracket tember jatuh ke bawah.
Akibat kejadian ini membuat jalur mengarah Parung maupun menuju Kota Bogor ditutup.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mutu beton yang digunakan dalam pembangunan jalan tol itu harus diaudit
Baca SelengkapnyaBukan hanya negara mengalami kerugian saja, pembangunan rel jalur Besitang-Langsa pada akhirnya tidak dapat berfungsi.
Baca SelengkapnyaHasil pengujian itu pun dibenarkan oleh Andreas lantaran sesuai dengan perbandingan yang ia lakukan, mutu beton Tol Layang MBZ tidak sesuai spesifikasi.
Baca SelengkapnyaPT Membran Utama sempat melakukan audit kualitas Tol MBZ selama 6 bulan pada 2020, khususnya struktur bagian atas jalan tol
Baca SelengkapnyaMutu Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat tidak memenuhi standar nasional Indonesia (SNI)
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan menyusul ditemukannya dugaan kasus korupsi pada sejumlah proyek tol.
Baca SelengkapnyaTemuan itu didapat dari pemeriksaan fisik berdasarkan permintaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Baca SelengkapnyaKejagung menetapkan satu lagi tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa pada tahun 2017 sampai 2023.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKonstruksi Tol MBZ dari beton ke baja telah disetujui oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Baca SelengkapnyaSofiah Balfas sebelumnya mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka korupsi proyek Tol MBZ oleh Kejagung.
Baca SelengkapnyaKetua panitia lelang juga mengaku mengetahui terdapat pekerja yang memiliki sertifikat keahlian pelelangan atau tidak di PT Jasa Marga.
Baca Selengkapnya