Proyek tol Trans Sumatera bukan hanya milik perusahaan BUMN

Merdeka.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum bersiap melelang ruas tol Medan-Binjai pada swasta yang berminat. Jalur itu adalah rangkaian Trans Sumatera yang kabarnya bakal digarap oleh konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pimpinan PT Hutama Karya.

Sampai sekarang, pembangunan tak berjalan, karena Hutama Karya menunggu peraturan presiden (perpres) terkait penugasan membangun jalan tol tersebut.

Kepala BPJT Gani Ghazaly Akman mengaku bukan tidak sabar menunggu perpres keluar. Tapi Hutama Karya, kata dia, baru ditugaskan jika memang tidak ada swasta berminat. Itu sebabnya, pelelangan ruas Medan-Binjai tetap akan digelar tahun depan.

"Ruas Medan-Binjai memang salah satu dari Trans Sumatera, tapi kan belum ada perpresnya. Ini bukan ada atau enggak ada, kalau lelang laku, enggak perlu (Hutama Karya) ditugaskan," ujarnya di Jakarta, Kamis (12/12).

Gani menuturkan, Medan-Binjai menarik buat swasta karena pembebasan lahan diperkirakan lebih mudah. Tol yang direncanakan sepanjang 15,8 kilometer ini mayoritas lokasinya di tanah milik PTPN.

Esensi perpres yang belum keluar adalah penugasan BUMN ketika tak ada swasta berminat. BPJT menilai Hutama Karya masih bisa menggarap jalur lain Trans Sumatera, karena ini proyek besar.

"Perpres kan untuk tol yang tidak diminati badan usaha. Kan masih panjang dari Lampung-Medan, masih panjang," cetusnya.

Kalaupun Hutama Karya ngotot ingin terlibat di ruas Medan-Binjai, dengan alasan sudah keluar uang buat pengukuran tanah, maka BPJT mempersilakan perusahaan pelat merah itu ikut lelang. Sama seperti peminat dari swasta. Otoritas tol ini merasa tak pernah memberi jatah hanya buat BUMN dalam mengerjakan Trans Sumatera.

"Silakan, dia bisa saja jadi investor di sini, ikut lelang, Hutama Karya atau siapa saja. Enggak ada jatah-jatahan. Tanpa penugasan pemerintah dia enggak bisa," kata Gani.

Sebelumnya, Hutama Karya mengaku sudah siap menggarap semua ruas tol Trans Sumatera. Sebagai tanda keseriusan, BUMN karya ini sampai membentuk dua anak usaha lagi.

Direktur Pengembangan Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan bulan lalu mengatakan pembentukan anak usaha ini akan direalisasikan jika Perpres penunjukan pengelola jalan tol disahkan. Saat ini Perpres itu masih menggantung dan belum jelas kapan akan selesai.

"Ini efektif ketika Perpres sudah keluar, kami sudah siap semuanya. Tinggal tunggu Perpres saja," ujarnya.

Proyek tol Medan-Binjai sendiri adalah usulan dari Pemda Sumatera Utara, diharapkan rampung 2017. Tujuannya untuk meningkatkan lalu lintas ke pantai timur, karena jalan lintas provinsi padat. Biaya investasi tol ini diprediksi mencapai Rp 1,2 triliun.

BPJT sudah mengumumkan ada dukungan pemerintah buat proyek ini sebesar Rp 642 miliar, dalam bentuk pembebasan lahan. (mdk/noe)