Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PT DI yakin tak akan dililit utang seperti Merpati

PT DI yakin tak akan dililit utang seperti Merpati Suasana ruang kerja PT Dirgantara Indonesia. ©2014 merdeka.com/nurul julaikah

Merdeka.com - PT. Dirgantara Indonesia (DI) enggan dianggap bermasalah seperti maskapai PT. Merpati Nusantara Airlines (MNA). Walau sama-sama perusahaan BUMN terlilit utang, tapi industri strategis ini mempunyai kontrak dengan perusahaan-perusahaan raksasa dari luar negeri.

"Di cashflow masih ada kontrak baru. DI punya kontrak baru. Bukan utang ke pihak tiga," ujar Direktur komersial dan restrukturisasi Budiman Saleh di kantornya, Bandung, Jumat (14/2).

Budiman mengakui, PT DI dulu pernah masuk ke jurang kebangkrutan. Bank menyatakan pabrik didirikan Presiden Ketiga B.J Habibie ini pailit pada 2010. Utang produsen CN 250 Gatotkaca ini ke pemerintah mencapai Rp 3,8 triliun.

Supaya tak ambruk, direksi PT DI mengajukan dana restrukturisasi dan revitalisasi (RR) dari PPA kepada Menteri BUMN, Menteri Keuangan serta meminta persetujuan kepada DPR.

Sebelum minta tolong ke DPR, Budiman mengatakan pihaknya langsung memetakan nominal utang, baik kepada pemerintah, swasta, maupun sesama perusahaan pelat merah. Itu menurutnya, yang membuat nasib PT DI tak seburuk Merpati saat ini.

"PT DI waktu itu kolaps, saya bilang ke pak Dirut, satu peta-petain utang-utang ke pemerintah seperti apa, utang ke swasta seperti apa. DI utang ke pihak ketiga tidak seperti Merpati, kita lebih banyak ke utang ke pemerintah," jelasnya.

Menurut Budiman, utang yang besar ke pemerintah berawal sejak zaman Habibie. Ketika itu pemerintah memberikan utang, namun tidak jelas kapan harus mengembalikan, dan berapa cicilannya.

"Waktu Bu Anny (Wakil Menteri Keuangan periode 2010) bilang semua yang diinjeksi harus jelas pengembaliannya, jangan jadi pinjaman "skeleton", kita langsung buka, diaudit BPK," terangnya.

Mulai 2011, PT DI melakukan program restrukturisasi. Karena masih memiliki kontrak, pemerintah pun percaya mengucurkan dana restrukturisasi dan revitalisasi (RR) sebesar Rp 675 miliar untuk menjalankan kontrak.

Pemerintah kembali memberikan kepercayaan kepada DI dengan menanamkan modal negara, meskipun tidak semua dari yang diminta PTDI.

Perusahaan ini pun sempat meminta penyertaan modal negara sebesar Rp 2,06 triliun, namun pemerintah cuma menyetujui Rp 1,4 triliun. Prosesnya, Rp 1 triliun dicairkan pada November 2012, sedangkan sisa Rp 400 miliar digelontorkan sebulan sesudahnya.

Budiman meyakini, pemerintah mau membantu PT DI karena saat itu berhasil meyakinkan semua pihak, bahwa pabrikan pesawat satu-satunya di Asia Tenggara ini punya banyak rekanan dan pelanggan di luar negeri.

"Selain program ini (kontrak) Kemenkeu, BUMN, dan DPR masih percaya, karena banyak industri raksasa dunia yang masih bergantung sama PT DI," tukas Budiman.

Sebagai informasi PTDI telah menjadi penyedia komponen untuk Boeing, Airbus, Eurocopter, dan bahkan untuk EADS (Perancis). Untuk mitra-mitra tersebut, BUMN berpusat di Kota Kembang ini sukses ditunjuk sebagai pemasok tunggal.

(mdk/ard)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
BUMN PT Djakarta Lloyd Janji Bakal Cicil Utang, Jumlahnya Mencapai Rp750 Miliar
BUMN PT Djakarta Lloyd Janji Bakal Cicil Utang, Jumlahnya Mencapai Rp750 Miliar

Jakarta Lloyd punya utang sekitar Rp750 miliar. Jumlahnya pun beragam, ada yang ratusan juta hingga di atas Rp50 miliar.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Pakai Dana APBN, PT PII Siap Jamin Utang Kereta Cepat Whoosh
Pakai Dana APBN, PT PII Siap Jamin Utang Kereta Cepat Whoosh

Besaran penjaminan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan PT PII.

Baca Selengkapnya
Utang ITDC Rp1,2 Triliun Bangun Sirkuit Mandalika Bakal Dibayar Pakai Uang Negara Lewat PMN
Utang ITDC Rp1,2 Triliun Bangun Sirkuit Mandalika Bakal Dibayar Pakai Uang Negara Lewat PMN

ITDC berharap proses pencairan PMN ini bisa dilakukan dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
PTDI Nunggak Bayar Gaji Karyawan, Ini Biang Keroknya
PTDI Nunggak Bayar Gaji Karyawan, Ini Biang Keroknya

Diharapkan masalah ini bisa selesai di Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Iwan Lukminto Ungkap Kondisi Sritex: Perusahaan Normal, PHK itu Tabu
Iwan Lukminto Ungkap Kondisi Sritex: Perusahaan Normal, PHK itu Tabu

PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit berdasarkan putusan sidang di Pengadilan Negeri Niaga Semarang.

Baca Selengkapnya
Tinggal Kenangan, Maskapai Merpati Bakal Resmi Bubar 2027
Tinggal Kenangan, Maskapai Merpati Bakal Resmi Bubar 2027

Pembubaran BUMN ini dilakukan hingga seluruh aset dan kewajiban kreditur selesai.

Baca Selengkapnya
BUMN Djakarta Lloyd Lepas dari Jerat Pailit, 95 Persen Kreditur Sepakat Proposal Perdamaian
BUMN Djakarta Lloyd Lepas dari Jerat Pailit, 95 Persen Kreditur Sepakat Proposal Perdamaian

PN Jakarta Pusat telah memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Djakarta Lloyd.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Budiman Bantah PDIP Lunasi Utang Pribadinya: Tidak Satu Rupiah Pun!
Budiman Bantah PDIP Lunasi Utang Pribadinya: Tidak Satu Rupiah Pun!

Budiman mengaku tidak akan membebani partai untuk urusan pribadi.

Baca Selengkapnya
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat
Rieke PDIP Minta Rincian Data PMN BUMN 5 Tahun Terakhir, Sindir Utang Kereta Cepat

Rieke mengatakan, total alokasi yang telah digelontorkan negara kepada BUMN sebesar Rp243 T

Baca Selengkapnya